Frankenstein45.Com – 16 Juni 2026 | Ikatan Dosen Ekonomi Fakultas (Indef) kembali mengkritisi rencana pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 49,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menurut Indef, alokasi yang terlalu didominasi oleh belanja rutin menghambat upaya peningkatan investasi publik dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada tanggal 26 Juni 2026, Ketua Umum Indef menekankan bahwa belanja rutin—yang meliputi pengeluaran untuk gaji, tunjangan, serta biaya operasional pemerintah—menyerap lebih dari 70 % dari total anggaran yang diusulkan. Sementara itu, belanja modal yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas hanya mendapatkan alokasi kurang dari 30 %.
| Kategori Belanja | Proyeksi (triliun Rp) | Persentase |
|---|---|---|
| Belanja Rutin | 35,0 | 70 % |
| Belanja Modal | 14,8 | 30 % |
| Total | 49,8 | 100 % |
Indef menilai pola alokasi ini “tidak ideal” karena belanja rutin cenderung bersifat berulang dan tidak menambah kapasitas produktif ekonomi. Sebaliknya, belanja modal—seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan investasi teknologi—dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, memperluas basis pajak, dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri.
Beberapa poin kritik utama yang disampaikan Indef antara lain:
- Kurangnya fleksibilitas fiskal: Dominasi belanja rutin mengurangi ruang manuver pemerintah dalam menanggapi dinamika ekonomi.
- Risiko stagnasi investasi publik: Alokasi belanja modal yang relatif kecil berpotensi menghambat proyek infrastruktur strategis.
- Peningkatan defisit anggaran: Dengan belanja rutin yang tinggi, pemerintah dipaksa menambah penerimaan atau mengandalkan pembiayaan eksternal untuk menutup defisit.
Indef juga mengusulkan beberapa langkah perbaikan, di antaranya meningkatkan persentase belanja modal menjadi minimal 40 % dari total pagu, serta melakukan evaluasi berkala terhadap program-program rutin untuk mengidentifikasi potensi efisiensi dan penghematan.
Respon Kemenkeu belum secara resmi dipublikasikan, namun kementerian diperkirakan akan menimbang masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum finalisasi anggaran 2027. Penguatan belanja modal dipandang penting dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 % pada akhir dekade ini.
Dengan tekanan dari kalangan akademisi, pelaku industri, dan organisasi profesi seperti Indef, agenda reformasi alokasi anggaran kemungkinan akan menjadi topik utama dalam diskusi kebijakan fiskal tahun mendatang.
