Instansi pusat dan daerah diingatkan untuk patuhi kebijakan WFH

Frankenstein45.Com – 08 April 2026 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali menekankan pentingnya penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejak awal pandemi COVID-19, kebijakan WFH dijadikan langkah strategis untuk mengurangi kepadatan di kantor, melindungi kesehatan aparatur negara, serta menjaga kontinuitas layanan publik. Meskipun sebagian besar instansi telah beradaptasi, KemenPAN-RB mencatat masih ada unit kerja yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam surat edaran terbaru yang diterbitkan pada 5 April 2024, KemenPAN-RB menegaskan beberapa poin utama:

• Wajib menyusun dan mengirimkan laporan bulanan tentang pelaksanaan WFH kepada KemenPAN-RB.
• Setiap pegawai yang bekerja dari rumah harus menandatangani perjanjian kerja fleksibel yang mencakup jam kerja, target kinerja, dan mekanisme pengawasan.
• Instansi yang tidak dapat memenuhi standar pelaporan atau tidak menyediakan sarana pendukung (seperti akses VPN, perangkat keras, dan jaringan internet yang memadai) akan mendapat peringatan tertulis dan dapat dikenai sanksi administratif.

Untuk membantu instansi dalam menyiapkan infrastruktur yang diperlukan, KemenPAN-RB menyediakan panduan teknis yang mencakup:

1. Penyediaan perangkat keras (laptop, headset, dll) sesuai kebutuhan fungsi kerja.
2. Pengaturan jaringan aman melalui VPN dan otentikasi ganda.
3. Pelatihan keamanan siber bagi pegawai yang bekerja dari rumah.

Berikut adalah rangkuman jadwal pelaporan yang harus dipatuhi oleh semua unit kerja:

Dengan menegakkan kebijakan ini, diharapkan aparatur negara dapat terus berkontribusi secara produktif tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan. KemenPAN-RB menutup peringatannya dengan harapan semua pihak dapat bekerja sama demi tercapainya pemerintahan yang responsif, transparan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.