Frankenstein45.Com – 03 Juni 2026 | Seorang juru bicara presidium Parlemen Iran, Abbas Goudarzi, mengungkapkan pada Selasa, 2 Juni 2026, bahwa Iran berencana mengincar “nasionalisasi” Selat Hormuz, mirip dengan langkah nasionalisasi minyak yang pernah diambil negara tersebut pada era sebelumnya.
Selat Hormuz merupakan jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, dan menjadi salah satu titik strategis paling penting bagi perdagangan minyak dunia. Diperkirakan lebih dari 20% produksi minyak mentah global melewati selat ini setiap harinya.
Goudarzi menyatakan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi Iran serta mengurangi ketergantungan pada pihak luar dalam mengelola sumber daya laut. Ia menambahkan bahwa langkah ini akan diambil melalui mekanisme legislatif dan tidak akan memengaruhi hak-hak pelayaran internasional yang diatur oleh konvensi maritim.
Berikut beberapa poin penting terkait rencana nasionalisasi tersebut:
- Motivasi politik: Menunjukkan posisi tegas Iran dalam menghadapi sanksi Barat dan tekanan geopolitik.
- Implikasi ekonomi: Potensi peningkatan pendapatan negara melalui pengelolaan tarif transit dan hak eksplorasi.
- Dampak regional: Negara-negara Teluk Persia, khususnya Uni Emirat Arab dan Saudi, dapat menilai langkah ini sebagai ancaman keamanan maritim.
- Reaksi internasional: Komunitas global, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, kemungkinan akan mengeluarkan pernyataan resmi menyoroti pentingnya kebebasan navigasi.
Para pengamat menilai bahwa meskipun Iran berhak atas kedaulatan wilayahnya, proses nasionalisasi harus sejalan dengan hukum internasional agar tidak menimbulkan eskalasi ketegangan di Laut Persia. Selain itu, langkah tersebut dapat menimbulkan fluktuasi harga minyak dunia, mengingat ketergantungan pasar pada pasokan yang melintasi Selat Hormuz.
Hingga kini, belum ada rincian teknis atau timeline pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah Iran menyatakan bahwa konsultasi lebih lanjut akan dilakukan dengan kementerian terkait serta lembaga legislatif sebelum keputusan final diambil.
