Frankenstein45.Com – 30 Maret 2026 | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona kembali menjadi sorotan publik setelah mengajukan tuntutan pidana terhadap Amsal Sitepu, seorang videografer yang diduga melakukan mark‑up anggaran pada proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kasus ini tidak hanya menimbulkan perdebatan hukum, melainkan juga menimbulkan pertanyaan tentang nilai jasa kreatif di ranah pemerintahan.
Latar Belakang Kasus
Pada tahun anggaran 2020‑2022, Amsal Sitepu selaku Direktur CV Promiseland ditunjuk untuk mengelola instalasi komunikasi dan informatika serta memproduksi video profil desa. Selama proses penyusunan proposal, jaksa menilai bahwa anggaran yang diajukan tidak mencerminkan biaya riil, melainkan mengandung markup yang merugikan negara sebesar Rp 202.161.980. Hal ini mengakibatkan dakwaan korupsi berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang‑Undang No 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001.
Tuntutan Jaksa Wira Arizona
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, JPU Wira Arizona menuntut Amsal Sitepu dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Selain itu, jaksa menambahkan pidana denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, akan diganti kurungan tiga bulan. Uang pengganti (UP) sebesar Rp 202.161.980 juga ditetapkan, dengan peringatan bahwa bila tidak dibayarkan dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta terdakwa akan disita dan dilelang; bila nilai harta tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara satu tahun.
Wira Arizona menegaskan adanya faktor memberatkan, antara lain terdakwa tidak mengakui perbuatannya, bersikap berbelit‑belit dalam persidangan, dan belum mengembalikan kerugian negara. Sementara faktor meringankan meliputi fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
Pernyataan Kontroversial tentang Jasa Editing
Pernyataan Wira Arizona yang menyebut bahwa “jasa editing video seharusnya gratis” menjadi viral di media sosial. Hal ini memicu perdebatan luas di kalangan kreator dan masyarakat umum. Beberapa pihak mengkritik pernyataan tersebut sebagai tidak realistis, mengingat proses produksi video melibatkan biaya peralatan, tenaga kerja, dan keahlian khusus.
Pengamat hukum menilai bahwa meskipun jaksa memiliki kebebasan berpendapat, komentar semacam itu dapat menurunkan persepsi publik terhadap nilai pekerjaan kreatif dan berpotensi memengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan hukuman.
Reaksi Lembaga dan Masyarakat
Komisi III DPR RI merespons tekanan publik dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 30 Maret 2026 untuk membahas kasus Amsal Sitepu. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menekankan bahwa banyak warga menganggap penanganan kasus ini tidak adil, terutama terkait pernyataan jaksa tentang nilai jasa kreatif.
Di sisi lain, KPK juga mengusut kasus korupsi lain yang terkait, yakni kasus mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, yang dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan serta denda dan uang pengganti. Kedua kasus tersebut digelar secara bersamaan pada 1 April 2026 di ruang Cakra I dan IV Pengadilan Negeri Medan.
Implikasi bagi Praktik Pengadaan Pemerintah
- Penegakan hukum yang tegas terhadap markup anggaran dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Namun, pernyataan yang meremehkan nilai jasa kreatif dapat memicu resistensi dari kalangan industri kreatif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas output pemerintah.
- Kasus ini menyoroti pentingnya standar biaya yang jelas untuk pekerjaan kreatif, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Proses Selanjutnya
Sidang vonis untuk Amsal Sitepu dijadwalkan pada Rabu, 1 April 2026 pukul 10.00‑11.00 WIB di ruang Cakra IV. Keputusan hakim akan menentukan apakah tuntutan Wira Arizona diterima secara penuh atau ada penyesuaian hukuman. Sementara itu, masyarakat menantikan hasil RDPU untuk menilai apakah ada kebutuhan revisi kebijakan pengadaan video profil desa ke depannya.
Kasus ini mencerminkan ketegangan antara penegakan hukum anti‑korupsi dan penghargaan terhadap profesi kreatif, sekaligus mengingatkan pemerintah akan pentingnya kejelasan regulasi dalam setiap proyek publik.
