Frankenstein45.Com – 02 Juli 2026 | Ketegangan maritim kembali muncul setelah kapal Penjaga Pantai China menuntut kapal Penjaga Pantai Jepang menghentikan kegiatan survei kelautan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang. Permintaan tersebut disampaikan pada hari Senin lewat radio komunikasi di perairan yang dipersengketakan di lepas pantai Jepang.
Pihak Jepang menolak permintaan itu dan menegaskan bahwa operasi survei berada dalam hak berdaulat sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pejabat Kedutaan Besar Jepang di Beijing menilai tindakan China sebagai upaya menekan kedaulatan Jepang dan menciptakan ketidakstabilan di kawasan Indo‑Pasifik.
Menanggapi, juru bicara Penjaga Pantai Jepang menyatakan bahwa kapal mereka tidak melanggar batas zona ekonomi mana pun dan siap melanjutkan misi pengumpulan data ilmiah. Sebaliknya, Penjaga Pantai China mengklaim bahwa survei tersebut mengganggu keamanan dan keselamatan perairan yang mereka anggap bagian dari zona pertahanan nasional.
Insiden ini menambah daftar perselisihan maritim antara kedua negara yang meliputi sengketa wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Para pengamat menilai bahwa peningkatan aktivitas militer dan patroli di wilayah tersebut dapat memperburuk hubungan bilateral dan memicu eskalasi yang lebih luas.
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Jepang menyebutkan akan mengajukan protes diplomatik melalui kanal resmi serta meminta China menghormati peraturan internasional. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China menegaskan kembali posisi mereka bahwa semua kegiatan di perairan tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintah Beijing.
Para ahli keamanan maritim menekankan pentingnya dialog dan mekanisme komunikasi krisis untuk mencegah insiden serupa berujung pada konfrontasi militer. Mereka juga menyarankan kedua negara untuk memperkuat perjanjian tentang pencegahan kecelakaan di laut (COC) sebagai langkah preventif.
