Frankenstein45.Com – 09 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Prestasi ini menegaskan konsistensi provinsi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang dapat diberikan BPK kepada suatu entitas pemerintah, menandakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar tanpa adanya pengecualian material. Hingga saat ini, Kaltara telah berhasil meraih total 12 opini WTP sejak implementasi sistem keuangan berbasis akuntabilitas pada tahun 2012.
| Tahun | Jumlah Opini WTP |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2016 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan komitmen kuat untuk menindaklanjuti semua catatan yang diberikan BPK dalam opini tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap temuan akan dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan prosedur keuangan di tingkat provinsi.
- Mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) untuk meningkatkan akurasi data.
- Melakukan pelatihan intensif bagi pejabat keuangan terkait standar akuntansi publik.
- Merevisi regulasi internal sesuai rekomendasi BPK.
- Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Dengan catatan BPK yang terus menjadi acuan, Kaltara bertekad menjadikan provinsi ini contoh terbaik dalam pengelolaan keuangan di seluruh Indonesia.
