Frankenstein45.Com – 05 April 2026 | Pada sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Istana Kepausan, Kardinal Agung Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo menegaskan keraguan atas komitmen pemerintah dalam program Berantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Ia menekankan bahwa sikap kritis dan pengawasan publik tetap diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi tidak menjadi sekadar slogan politik.
Kardinal Suharyo menyoroti beberapa indikasi yang dianggapnya kontradiktif dengan semangat Berantas KKN, antara lain:
- Penunjukan pejabat dalam proyek infrastruktur yang masih melibatkan perusahaan dengan catatan korupsi.
- Kurangnya transparansi dalam alokasi dana bantuan sosial selama masa pandemi.
- Pengabaian rekomendasi KPK yang belum ditindaklanjuti secara menyeluruh.
Ia menyampaikan, “Apakah rezim ini benar‑benar serius memerangi KKN, atau hanya ingin menampilkan citra bersih di mata publik?” Pernyataan tersebut menimbulkan gelombang diskusi di kalangan aktivis, akademisi, dan warga sipil.
Berbagai pihak menanggapi kritik Kardinal dengan beragam sudut pandang. Beberapa pengamat menilai bahwa pertanyaan tersebut memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, sementara kalangan pendukung pemerintahan menilai bahwa kritik berlebihan dapat mengganggu stabilitas politik. Di media sosial, netizen pun membagi pendapat, ada yang mendukung kardinal dan ada pula yang menilai pernyataan tersebut terlalu politis.
Kardinal Suharyo menutup pesannya dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap semangat menghadapi tantangan, menjaga integritas, serta terus menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi keagamaan, lembaga negara, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari KKN.
