Frankenstein45.Com – 06 Mei 2026 | Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy, menegaskan bahwa mempertahankan harga solar pada tarif lama akan menjadi beban berat bagi Pertamina serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menambahkan bahwa sektor swasta yang mengelola usaha bahan bakar juga akan merasakan dampak serupa.
Harga solar yang tidak mengalami penyesuaian berarti pemerintah harus terus menanggung selisih antara harga pasar dunia dengan harga jual dalam negeri. Selisih ini biasanya ditutupi melalui subsidi yang dibebankan pada anggaran negara. Jika subsidi tetap berlanjut, beban fiskal dapat menggerogoti alokasi untuk program prioritas lainnya.
- Beratnya beban subsidi – Anggaran negara harus menyisihkan dana ekstra setiap bulan untuk menutup selisih harga.
- Tekanan pada Pertamina – Sebagai BUMN, Pertamina harus menjual solar dengan margin tipis atau bahkan merugi, yang dapat menghambat investasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
- Dampak pada swasta – Perusahaan swasta yang mengimpor atau memproduksi solar akan mengalami penurunan profitabilitas, memicu potensi penutupan atau pengurangan kapasitas.
Berikut perkiraan beban subsidi jika harga solar tidak dinaikkan:
| Harga Solar (Rupiah/Liter) | Beban Subsidi (Miliar Rupiah) |
|---|---|
| 7.500 | 1.200 |
| 7.800 (harga pasar rata-rata) | 0 |
Data di atas menunjukkan bahwa mempertahankan harga pada Rp7.500 per liter memaksa pemerintah menanggung tambahan sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Kenaikan harga ke level pasar dapat mengurangi atau menghilangkan beban tersebut.
Pemerintah diperkirakan akan meninjau kembali kebijakan harga dengan mempertimbangkan faktor inflasi, daya beli masyarakat, serta kebutuhan fiskal. Kebijakan penyesuaian harga biasanya disertai dengan mekanisme bantuan sosial atau program subsidi yang lebih terfokus kepada kelompok rentan, sehingga beban tidak sepenuhnya menimpa semua pihak.
Reaksi publik terhadap kemungkinan kenaikan harga solar beragam. Di satu sisi, konsumen mengkhawatirkan kenaikan biaya transportasi dan harga barang kebutuhan pokok. Di sisi lain, terdapat pemahaman bahwa penyesuaian harga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara dan perusahaan energi nasional.
Dengan mempertimbangkan semua aspek, pernyataan Eddy menyoroti dilema kebijakan antara menjaga stabilitas harga bagi konsumen dan mengurangi beban fiskal yang dapat mengganggu program pembangunan lainnya.
