Frankenstein45.Com – 14 April 2026 | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh penilaian sebagai kementerian dengan kinerja terbaik dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Cyrus Network, sebuah lembaga riset independen yang menilai persepsi publik terhadap layanan publik.
Survei tersebut melibatkan lebih dari 2.000 responden yang dipilih secara acak dari berbagai wilayah Indonesia dan mencakup penilaian terhadap 15 kementerian utama. Responden diminta menilai kualitas layanan, transparansi, serta responsivitas masing‑masing kementerian pada skala 1–5.
- Rata‑rata skor Kemenkeu mencapai 4,68, melampaui batas nilai ambang 4,5 yang ditetapkan sebagai standar kinerja unggul.
- Kementerian lain dengan skor tertinggi berada di belakang Kemenkeu, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan yang masing‑masing mencatat skor 4,45.
- Aspek yang paling diapresiasi publik terhadap Kemenkeu adalah kemudahan akses layanan daring, kecepatan proses perpajakan, dan transparansi penggunaan anggaran.
Hasil survei ini dianggap sebagai indikasi positif atas upaya digitalisasi yang digencarkan Kemenkeu sejak awal tahun 2023, termasuk peluncuran aplikasi e‑Tax, portal integrasi data keuangan, dan program reformasi perpajakan yang menargetkan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Direktur Jenderal Administrasi Perbendaharaan, Budi Santoso, menyatakan, “Penghargaan ini mencerminkan kerja keras seluruh pegawai Kemenkeu serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih terbuka dan akuntabel.” Ia menambahkan bahwa kementerian akan terus meningkatkan layanan, khususnya dengan memperluas jangkauan digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Para pengamat menilai bahwa hasil survei Cyrus Network dapat menjadi acuan bagi kementerian lain untuk memperkuat strategi digital dan meningkatkan interaksi dengan publik. Mereka juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam penyediaan layanan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Dengan perolehan skor tertinggi ini, Kemenkeu berharap dapat menjadi contoh dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi pemerintah.
