Kemlu Desak DK PBB Usut Insiden Ledakan di Fasilitas UNIFIL, Tiga Prajurit TNI Luka
Kemlu Desak DK PBB Usut Insiden Ledakan di Fasilitas UNIFIL, Tiga Prajurit TNI Luka

Kemlu Desak DK PBB Usut Insiden Ledakan di Fasilitas UNIFIL, Tiga Prajurit TNI Luka

Frankenstein45.Com – 04 April 2026 | Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) kembali menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk melakukan penyelidikan secepatnya atas insiden ledakan yang menimpa fasilitas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di wilayah Lebanon, yang mengakibatkan tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan tersebut mengalami luka.

UNIFIL, yang dibentuk pada tahun 1978, memiliki mandat untuk mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Lebanon serta membantu otoritas Lebanon dalam menjaga stabilitas wilayah. Indonesia telah berkontribusi dalam misi ini sejak tahun 2006, menempatkan sejumlah pasukan dan personel sipil sebagai bagian dari upaya internasional untuk meredam konflik.

Menanggapi kejadian tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib prajurit TNI dan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam penyelidikan. “Kami menuntut DK PBB untuk segera membuka penyelidikan independen, agar fakta-fakta terkait insiden ini terungkap dan langkah-langkah pencegahan dapat diambil,” ujar Retno dalam pernyataan resmi.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh juru bicara Kemlu, yang menegaskan bahwa Indonesia siap memberikan dukungan logistik dan teknis kepada tim investigasi, serta berkoordinasi dengan otoritas Lebanon untuk memastikan keamanan prajurit Indonesia di lapangan.

  • Insiden terjadi di fasilitas UNIFIL, Lebanon.
  • Tiga prajurit TNI luka, mendapat perawatan medis.
  • Kemlu desak DK PBB melakukan penyelidikan independen.
  • Indonesia berpartisipasi dalam UNIFIL sejak 2006.
  • Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan kejadian serupa.

Insiden ini menambah kekhawatiran tentang keamanan pasukan perdamaian di wilayah yang masih rawan konflik. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi personel militer yang bertugas di luar negeri sekaligus memperkuat kerja sama dengan komunitas internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian.