Frankenstein45.Com – 26 April 2026 | Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membuka suara terkait dua pengeluaran besar yang belakangan menjadi sorotan publik. Dalam satu pertemuan dengan wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, ia menjelaskan mengapa BGN mengalokasikan Rp5,7 miliar untuk layanan video‑conference Zoom dan sekaligus mengeluarkan Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) dalam rangka program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengadaan layanan Zoom merupakan bagian dari kebutuhan koordinasi skala nasional antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Dadan, platform video‑conference berbasis enterprise yang dikelola Pusat Data dan Informasi BGN mampu menampung hingga 5.000 pengguna aktif secara simultan dan mencapai 50.000 peserta dalam satu sesi. “Program MBG melibatkan ribuan pelaksana di seluruh provinsi, sehingga komunikasi cepat, terdokumentasi, dan seragam menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diberikan pada 26 April 2026.
Rincian Anggaran Layanan Zoom
- Nilai kontrak: Rp5,7 miliar untuk periode April‑Desember 2025.
- Fitur utama: rapat daring, penyimpanan data terpusat, keamanan berlapis.
- Pengguna: pimpinan tinggi madya, pejabat administrator, serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh daerah.
Selain Zoom, Dadan juga menanggapi laporan media yang menyebut BGN menghabiskan Rp113 miliar untuk jasa event organizer. Menurutnya, anggaran tersebut tidak dapat dipisahkan dari strategi penyuluhan dan sosialisasi program MBG yang memerlukan event berskala nasional, pelatihan teknis, serta kampanye edukasi publik.
Alasan Penggunaan Jasa EO
EO dipilih karena memiliki jaringan luas, kemampuan produksi materi audiovisual, serta pengalaman dalam mengelola acara berskala besar di wilayah terpencil. Anggaran Rp113 miliar mencakup:
- Pengembangan modul pelatihan teknis bagi petugas gizi di daerah.
- Penyusunan materi kampanye multimedia (video, poster, infografik).
- Pelaksanaan seminar nasional, workshop daerah, dan road‑show edukasi.
- Logistik, transportasi, dan akomodasi tim teknis serta narasumber.
Dadan menegaskan bahwa semua kontrak telah melewati proses lelang yang transparan dan mematuhi peraturan pengadaan publik. “Tidak ada ruang bagi praktik korupsi bila setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara elektronik,” katanya.
Reaksi publik beragam. Beberapa aktivis mengkritik besarnya alokasi dana, menganggapnya tidak proporsional dengan kebutuhan gizi anak. Sementara pihak lain menilai investasi pada infrastruktur digital dan penyuluhan massa sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan gizi dapat diimplementasikan secara merata.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, Kepala BGN juga meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk menempatkan pejabat pengawas di internal BGN. Langkah ini diharapkan dapat menambah lapisan kontrol terhadap pelaksanaan anggaran, baik untuk layanan Zoom maupun EO.
Secara keseluruhan, Dadan Hindayana menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah paket makanan yang didistribusikan, melainkan juga dari konsistensi pemahaman teknis di semua tingkatan. “Investasi pada teknologi komunikasi dan penyuluhan massal adalah investasi pada kualitas gizi generasi mendatang,” ujarnya.
Dengan penjelasan tersebut, publik diharapkan dapat memahami latar belakang penggunaan dana miliaran rupiah, sekaligus menilai efektivitas program secara lebih objektif.
