Frankenstein45.Com – 03 Juli 2026 | Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan bahwa wacana Kementerian Kesehatan untuk menyamakan kemasan rokok dianggap tidak adil. Menurutnya, langkah tersebut tidak melibatkan pihak-pihak yang terdampak, terutama industri tembakau dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.
Dalam pernyataannya, Ketua LBM PBNU menekankan pentingnya dialog dan keterlibatan semua pemangku kepentingan sebelum menerapkan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak luas. Dia mengkhawatirkan bahwa kebijakan semacam ini dapat merugikan banyak orang yang bergantung pada industri rokok.
Beberapa poin penting yang diungkapkan oleh Ketua LBM PBNU adalah:
- Pentingnya melibatkan semua pihak terkait dalam pembuatan kebijakan.
- Dampak negatif terhadap industri tembakau yang dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan.
- Perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatur industri rokok.
Dia juga menambahkan, kebijakan yang hanya fokus pada kemasan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dapat menimbulkan permasalahan baru.
Dengan demikian, Ketua LBM PBNU meminta agar pemerintah lebih bijak dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan industri tembakau, agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.




