Frankenstein45.Com – 03 April 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti proses rekrutmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol) setelah menerima laporan dugaan penyimpangan yang melibatkan aspek kesehatan, pembayaran, dan kesejahteraan pengajar.
Beberapa faktor yang menjadi sorotan antara lain:
- Pemeriksaan kesehatan calon taruna yang dianggap tidak konsisten dan tidak transparan.
- Pengadaan biaya pendaftaran serta biaya pendidikan yang diduga tidak sesuai prosedur keuangan.
- Kondisi kesejahteraan dan remunerasi pengajar di lingkungan Akpol yang masih berada pada level rendah.
Ketua Komisi III DPR, Nama Ketua, menyatakan bahwa komisi akan melakukan pendalaman fakta melalui rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI Polri.
Pihak Kementerian Pertahanan menanggapi dengan menegaskan bahwa proses seleksi calon taruna selalu mengikuti standar yang telah ditetapkan, namun bersedia memberikan data lengkap untuk audit independen.
Jika terbukti ada pelanggaran, Komisi III berencana mengusulkan rekomendasi perbaikan meliputi:
- Penguatan mekanisme verifikasi kesehatan secara elektronik.
- Pengawasan ketat atas alur pembayaran dan penggunaan dana pendidikan.
- Peningkatan tunjangan serta fasilitas bagi pengajar untuk memastikan kualitas pengajaran.
Langkah selanjutnya, komisi akan menyiapkan laporan akhir yang akan dibawa ke rapat pleno DPR untuk dipertimbangkan sebagai dasar kebijakan perbaikan rekrutmen dan manajemen internal Akpol.
