Komisi VII DPR RI Dorong Pemerintah Tanggapi Penurunan Harga Telur Bebek yang Membebani Peternak
Komisi VII DPR RI Dorong Pemerintah Tanggapi Penurunan Harga Telur Bebek yang Membebani Peternak

Komisi VII DPR RI Dorong Pemerintah Tanggapi Penurunan Harga Telur Bebek yang Membebani Peternak

Frankenstein45.Com – 11 Mei 2026 | Peternak telur bebek di Indonesia kini menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan setelah harga jual telur anjlok drastis hingga berada di bawah biaya produksi. Penurunan harga ini memicu gelombang protes di sejumlah daerah dan menambah beban finansial bagi para peternak.

Komisi VII DPR RI menanggapi keluhan tersebut dengan meneruskan permasalahan ke pemerintah melalui rapat koordinasi yang melibatkan anggota komisi, perwakilan Kementerian Pertanian, serta asosiasi peternak telur bebek. Dalam pernyataan resmi, Komisi VII menekankan pentingnya intervensi cepat untuk mencegah kerugian yang lebih luas pada sektor peternakan dan pangan nasional.

Berbagai faktor dianggap menjadi penyebab utama penurunan harga, antara lain:

  • Kelebihan pasokan telur bebek di pasar domestik akibat peningkatan produksi pada musim sebelumnya.
  • Penurunan daya beli konsumen pasca pandemi yang mempengaruhi permintaan produk unggas.
  • Persaingan harga dengan telur ayam yang lebih murah.

Peternak mengungkapkan bahwa harga rata-rata telur bebek yang semula berkisar Rp7.000‑Rp8.000 per butir kini turun menjadi sekitar Rp4.500‑Rp5.000, sementara biaya produksi tetap berada di kisaran Rp6.500 per butir. Selisih tersebut menyebabkan kerugian harian yang signifikan, terutama bagi peternak kecil yang tidak memiliki cadangan modal.

Berikut beberapa langkah yang diharapkan dapat diambil oleh pemerintah:

  1. Memberikan subsidi atau insentif harga bagi peternak agar produksi tetap menguntungkan.
  2. Mengatur kembali distribusi dan pemasaran telur bebek melalui skema penjualan terpadu.
  3. Mendorong diversifikasi produk, seperti pengolahan telur bebek menjadi produk olahan bernilai tambah.
  4. Menetapkan kebijakan impor atau ekspor yang dapat menstabilkan pasar domestik.

Komisi VII DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan survei lapangan secara intensif, mengidentifikasi daerah terdampak paling parah, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan dalam rapat kerja mendatang.

Jika tidak ditangani secara efektif, penurunan harga telur bebek berpotensi menimbulkan dampak domino pada rantai pasok pangan, termasuk penurunan pasokan daging bebek dan penurunan pendapatan peternak lain yang terkait. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang tepat waktu dianggap krusial untuk menjaga stabilitas sektor peternakan dan melindungi kesejahteraan petani.