Frankenstein45.Com – 16 April 2026 | Pengadaan motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan tajam publik dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendaraan yang direncanakan sebagai alat operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ternyata menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses perencanaan, transparansi harga, serta asal‑usul produk yang diklaim memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi.
Latar Belakang Pengadaan
Menurut pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana, pengadaan motor listrik masuk dalam anggaran tahun 2025 dengan total rencana 25.644 unit. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 21.801 unit telah berhasil diproduksi, menandakan realisasi sekitar 85 persen dari target. Motor yang dipilih adalah model Emmo JVX GT (trail) dan Emmo JVH Max (skuter), masing‑masing dibanderol Rp 56,8 juta dan Rp 48,8 juta per unit.
Anggaran dan Harga yang Dipertanyakan
Program MBG mengalokasikan sekitar Rp 1,2 triliun untuk 25 ribu motor listrik. Namun, temuan netizen menunjukkan bahwa motor dengan desain serupa, Kollter ES1‑X PRO asal China, dapat dibeli di platform internasional seperti Alibaba dengan harga hanya sekitar Rp 8‑10 juta. Perbedaan harga yang mencolok menimbulkan dugaan praktik rebranding atau white‑label, di mana produk impor dibundel ulang dengan merek lokal.
Beberapa media melaporkan bahwa harga resmi satu unit Emmo JVX GT mencapai Rp 49,95 juta termasuk PPN 12 persen, namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB. Sementara itu, versi China yang hampir identik dijual dengan harga sepuluh kali lebih rendah, menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah bersedia membayar lebih dari lima puluh juta per motor.
KPK Mengangkat Isu Korupsi
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa, termasuk motor listrik MBG, merupakan area rawan korupsi. Ia menyoroti lima tahapan yang berpotensi disalahgunakan: perencanaan, analisis kebutuhan, penetapan spesifikasi, proses lelang, serta pertanggungjawaban akhir. “Mengapa vendor A dipilih tanpa argumentasi yang jelas? Hal ini harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Budi.
KPK juga menanyakan apakah spesifikasi motor tersebut memang diperlukan di semua lokasi SPPG atau hanya di beberapa daerah tertentu. Pertanyaan ini relevan mengingat kebijakan penghematan energi yang mewajibkan ASN dan guru menggunakan sepeda atau transportasi umum.
Spesifikasi Motor Emmo
- Model Emmo JVX GT: Rated power 3.800 W, Peak power 7.000 W, kecepatan maksimum 80 km/jam, baterai Dual 72 V 31 Ah, jarak tempuh hingga 70 km, pengisian cepat 30‑80 % dalam 1 jam.
- Model Emmo JVH Max: Rated power 4.000 W, Peak power 8.500 W, kecepatan maksimum 90 km/jam, baterai 72 V 32 Ah, pengisian cepat 30‑80 % dalam 2 jam.
Meski memiliki tenaga yang cukup, kedua model dianggap minim fitur tambahan, hanya dilengkapi panel meter digital tanpa sistem navigasi atau konektivitas canggih.
Alternatif yang Lebih Ekonomis
Berbagai netizen dan analis menyarankan pilihan alternatif dengan harga jauh lebih terjangkau namun tetap kompetitif. Contohnya, motor listrik Uwinfly T3 dijual sekitar Rp 9,9 juta, menawarkan desain modern ala Vespa dan cocok untuk mobilitas perkotaan. Meskipun tenaga lebih rendah, motor ini cukup untuk jarak pendek‑menengah dan mengurangi beban anggaran negara.
Reaksi Publik dan Dampak Politik
Isu pengadaan motor listrik MBG memicu perdebatan publik tentang prioritas penggunaan dana publik. Di tengah laporan tentang insentif harian Kepala SPPG yang mencapai Rp 6 juta, masyarakat menilai pembelanjaan Rp 1,2 triliun untuk armada motor sebagai pemborosan bila dibandingkan dengan kebutuhan dasar pendidikan atau kesehatan.
Selain itu, klaim BGN bahwa motor tersebut diproduksi dalam negeri dengan TKDN 48,5 % dipertanyakan karena sebagian besar komponen tampaknya bersumber dari China. Praktik white‑label memang umum dalam industri kendaraan listrik, namun transparansi menjadi kunci untuk menghindari tuduhan korupsi.
Kesimpulan
Pengadaan motor listrik MBG menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan anggaran publik: memastikan kebutuhan riil, menjamin transparansi proses lelang, serta menghindari praktik rebranding yang dapat merugikan negara. KPK terus memantau perkembangan kasus ini, sementara publik menuntut akuntabilitas penuh dari BGN. Jika tidak ditangani dengan cermat, kontroversi ini dapat bereskalasi menjadi skandal korupsi yang menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
