Frankenstein45.Com – 18 April 2026 | Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 kembali menjadi sorotan publik setelah KontraS (Kontras). Organisasi tersebut secara tegas menolak hadir dalam sidang perdana yang dijadwalkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 29 April 2026. Keputusan boikot ini memicu perdebatan sengit mengenai legitimasi peradilan militer dalam mengadili kasus kekerasan terhadap warga sipil.
Latihan Aksi Solidaritas di Depan Markas Puspom TNI
Pada Kamis, 16 April 2026, sejumlah aktivis dari kolektif Merpati menggelar aksi solidaritas di depan Markas Puspom TNI, Jakarta. Aksi tersebut dihadiri oleh anggota KontraS, relawan hak asasi, serta warga yang prihatin. Dalam kesempatan itu, perwakilan KontraS menegaskan bahwa mereka tidak akan menjejakkan kaki ke ruang sidang militer karena menilai proses tersebut tidak transparan dan berpotensi menutup‑nutupi fakta sebenarnya.
Alasan KontraS Menolak Pengadilan Militer
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menjelaskan bahwa penolakan mereka bukan sekadar sikap emosional, melainkan didasarkan pada catatan sejarah penanganan kasus‑kasus kekerasan militer yang sering kali mengabaikan keadilan bagi korban sipil. Menurut Dimas, ada tiga alasan utama:
- Keterbatasan Transparansi: Struktur peradilan militer dianggap tidak mampu mengusut keterlibatan tingkat komando atau aktor intelektual di balik serangan.
- Potensi Manipulasi Motif: Pihak militer menyebut motif penyiraman sebagai “dendam pribadi”, mirip dengan narasi yang pernah muncul dalam kasus pembunuhan Baswedan (2017), yang berpotensi mengalihkan fokus pada pelaku individual dan menutup jaringan yang lebih luas.
- Kurangnya Akuntabilitas Publik: Proses yang tertutup membuat masyarakat sulit mengawasi jalannya persidangan, sehingga menimbulkan keraguan akan keadilan yang sesungguhnya.
Dimensi Operasional yang Lebih Luas
Tim advokasi yang mendampingi Andrie mengungkapkan bahwa setidaknya 16 orang terlibat dalam rangkaian peristiwa, mulai dari pengintaian, penguntitan, hingga koordinasi menjelang penyiraman. Data tersebut menandakan adanya operasi terorganisir yang melampaui empat tersangka yang saat ini ditetapkan oleh penyidik militer.
Berikut adalah gambaran singkat tentang tahapan yang diidentifikasi:
- Pengintaian lokasi dan kebiasaan Andrie selama beberapa minggu sebelum 12 Maret.
- Penguntitan oleh kelompok tak dikenal yang berulang kali muncul di sekitar kediaman dan tempat kerja aktivis.
- Koordinasi logistik, termasuk pengadaan botol berisi cairan kimia berbahaya.
- Penyiraman yang terjadi pada sore hari, menimbulkan luka ringan namun menimbulkan trauma psikologis.
Surat Andrie Yunus kepada Presiden Prabowo
Selain aksi protes publik, Andrie Yunus secara pribadi mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendesak agar kasus ini dialihkan ke peradilan umum. Dalam suratnya, Andrie menegaskan pentingnya proses hukum yang dapat memberikan jaminan akuntabilitas, mengingat dugaan keterlibatan aparat militer yang berada pada level komando.
Andrie juga mengingatkan bahwa penanganan kasus ini secara adil akan menjadi preseden penting bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam konteks tindakan represif terhadap aktivis.
Reaksi Militer dan Pemerintah
Pihak militer tetap berpegang pada keputusan untuk mengadili kasus ini di Pengadilan Militer II-08, dengan menegaskan bahwa penyiraman merupakan tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan TNI dan oleh karena itu berada di yurisdiksi militer. Namun, beberapa pejabat pemerintah menanggapi tekanan publik dengan menyatakan kesiapan untuk meninjau kembali penetapan yurisdiksi apabila ada bukti kuat mengenai keterlibatan pihak luar militer.
Implikasi bagi Sistem Peradilan di Indonesia
Kontroversi ini menyoroti dilema struktural antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Jika kasus Andrie Yunus tetap diproses di militer, ada risiko bahwa fakta‑fakta penting mengenai jaringan politik dan intelijen di balik aksi kekerasan tidak terungkap secara penuh.
Di sisi lain, pemindahan ke peradilan umum dapat membuka ruang bagi pengawasan publik yang lebih luas, serta memberi kesempatan kepada lembaga independen untuk mengaudit bukti‑bukti yang ada.
Secara keseluruhan, boikot KontraS terhadap sidang militer menandai titik kritis dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Tekanan publik, baik melalui aksi jalanan maupun surat resmi, menunjukkan bahwa masyarakat menuntut keadilan yang transparan dan akuntabel, terlepas dari institusi yang memegang kursi hakim.
Keputusan akhir mengenai yurisdiksi kasus ini masih menanti keputusan pengadilan dan respons pemerintah. Namun, satu hal yang jelas: kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah menjadi katalisator perdebatan luas tentang reformasi peradilan militer dan perlindungan hak sipil di era demokrasi Indonesia.
