Frankenstein45.Com – 29 April 2026 | Jeki Murib, yang memimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 18 Ilaga, kembali menjadi sorotan setelah terbukti terlibat dalam enam aksi kekerasan di wilayah Papua. Pada Senin, 20 April, Komando Operasi Pemulihan Stabilitas (Koops) TNI Habema melancarkan operasi penindakan yang berujung pada penangkapan dan penahanan Jeki Murib beserta beberapa anggota kuncinya.
Berbagai laporan mengindikasikan bahwa enam insiden kekerasan tersebut meliputi:
- Penyerangan pos militer di daerah Intan Jaya.
- Pengeboman sarana transportasi publik di Kabupaten Mimika.
- Pembakaran fasilitas kesehatan di daerah Yahukimo.
- Penculikan anggota kepolisian di wilayah Pegunungan Bintang.
- Pengrusakan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Deiyai.
- Serangan bersenjata terhadap tim penyelamat bencana di daerah Sarmi.
Setiap aksi menimbulkan kerugian materiil yang signifikan serta menambah ketegangan antara pihak militer dan kelompok separatis. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi Koops Habema bertujuan memulihkan keamanan dan menegakkan hukum di Papua, sekaligus mencegah eskalasi lebih lanjut.
Dalam pernyataan resmi, Komandan Koops Habema menyatakan bahwa penangkapan Jeki Murib merupakan langkah konkret dalam menegakkan supremasi hukum. “Kami tidak akan mentolerir tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil maupun aparat keamanan. Penangkapan ini merupakan peringatan bagi semua elemen yang berusaha menggoyahkan stabilitas wilayah,” ujarnya.
Sejumlah pihak masyarakat dan LSM hak asasi manusia menanggapi aksi penangkapan tersebut dengan keprihatinan, menyoroti perlunya proses hukum yang transparan dan menghormati hak asasi tahanan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur militer dan peradilan.
Penahanan Jeki Murib diperkirakan akan berlangsung hingga proses penyelidikan selesai, dengan kemungkinan diajukan ke pengadilan militer. Kasus ini diproyeksikan akan menjadi titik balik dalam upaya pemerintah Indonesia mengatasi konflik bersenjata di Papua, sekaligus menguji efektivitas kebijakan keamanan yang sedang dijalankan.
