Frankenstein45.Com – 11 Juni 2026 | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuduh Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, memberikan suap kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tujuan memengaruhi hasil audit pengadaan televisi pintar (Smart TV) bagi pemerintah daerah.
- Waktu kejadian: September‑Oktober 2023.
- Barang yang dipersengketakan: 1.200 unit Smart TV dengan total nilai kontrak sekitar Rp 18 miliar.
- Jumlah suap yang dituding: sekitar Rp 500 juta.
Pihak Bupati Muara Enim belum memberikan komentar resmi, namun pernyataan singkat melalui kantornya menyebutkan bahwa tuduhan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan menegaskan komitmen untuk menjunjung integritas.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui juru bicara menolak tuduhan adanya intervensi dan menegaskan bahwa audit dilakukan secara independen. BPK juga menyatakan akan menunggu hasil penyelidikan KPK sebelum memberikan komentar lebih lanjut.
Kasus ini menarik perhatian publik di Sumatera Selatan, terutama karena pengadaan Smart TV merupakan proyek penting dalam rangka meningkatkan sarana pendidikan dan pemerintahan digital di daerah.
Jika terbukti, Bupati Muara Enim dapat dijerat dengan pasal pencucian uang dan gratifikasi, yang dapat berujung pada hukuman penjara dan denda serta pemecatan dari jabatan.
KPK menegaskan akan melanjutkan penyelidikan secara mendalam, termasuk memeriksa bukti transfer, saksi, dan catatan keuangan terkait. Penyelidikan diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan.
Pengawasan masyarakat dan media massa diharapkan tetap kritis, mengingat kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap institusi negara.
