Frankenstein45.Com – 04 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan resmi kepada Kementerian Perindustrian terkait potensi risiko tata kelola dalam pelaksanaan investasi senilai Rp6,74 triliun yang tersebar di 175 kawasan industri.
Peringatan tersebut muncul setelah KPK menemukan indikasi adanya penyimpangan prosedur pengadaan, kurangnya transparansi dalam penetapan lokasi, serta potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat pencapaian target investasi.
Berikut beberapa poin utama yang disorot KPK:
- Kurangnya dokumentasi yang lengkap pada proses evaluasi proyek.
- Ketidaksesuaian antara rencana investasi dan realisasi fisik di lapangan.
- Penggunaan mekanisme penunjukan langsung tanpa melalui prosedur lelang yang transparan.
- Potensi kolusi antara pihak swasta dan pejabat kementerian dalam penetapan kawasan prioritas.
Kementerian Perindustrian menanggapi peringatan tersebut dengan menjanjikan peningkatan pengawasan internal dan peninjauan kembali seluruh proyek yang berada dalam tahap implementasi. Menteri Perindustrian juga berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan KPK serta lembaga pengawas lainnya guna memastikan penggunaan dana investasi yang efektif dan bebas dari praktik korupsi.
KPK menegaskan bahwa langkah-langkah korektif harus segera dilaksanakan, termasuk audit independen terhadap proyek-proyek yang berisiko, serta pelaporan rutin kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas.
Dengan tindakan bersama antara KPK dan Kemenperin, diharapkan risiko tata kelola dapat diminimalisir, sehingga investasi sebesar Rp6,74 triliun dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pertumbuhan industri nasional.
