Frankenstein45.Com – 02 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan latar belakang penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS), yang dilaksanakan pada 1 April 2026. Menurut KPK, tindakan tersebut bukan semata‑mata respons terhadap tekanan politik, melainkan didasarkan pada bukti awal yang mengaitkan ONS dengan dugaan penyalahgunaan jabatan dan penerimaan suap dalam proyek pembangunan infrastruktur regional.
Berikut poin‑poin utama yang menjadi pertimbangan KPK dalam memutuskan penggeledahan:
- Adanya laporan warga dan dokumen internal yang menunjukkan adanya transaksi keuangan mencurigakan antara ONS dan sejumlah kontraktor.
- Temuan dokumen pendukung yang menyiratkan keterlibatan ONS dalam memfasilitasi alokasi anggaran tanpa prosedur yang transparan.
- Kesaksian saksi mata yang mengaku melihat ONS menerima uang tunai dalam konteks rapat koordinasi proyek.
KPK menegaskan bahwa semua prosedur hukum telah dipenuhi, termasuk perintah resmi dari Pengadilan Negeri setempat. Tim penyidik dilengkapi dengan peralatan forensik untuk mengamankan barang bukti, seperti dokumen keuangan, catatan elektronik, serta barang-barang lain yang berpotensi menjadi bukti.
Reaksi ONS dan pihak pendukungnya beragam. ONS membantah semua tuduhan, menyatakan bahwa penggeledahan merupakan upaya politik untuk menurunkan reputasinya menjelang pemilihan legislatif. Sementara itu, beberapa aktivis anti‑korupsi menyambut langkah KPK sebagai bukti komitmen institusi dalam memberantas praktik korupsi di tingkat daerah.
Pihak KPK menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa proses penyelidikan akan terus berlanjut hingga semua fakta terungkap secara menyeluruh, dan bahwa tidak ada intervensi eksternal yang mempengaruhi keputusan operasional mereka.
