Frankenstein45.Com – 08 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan akan memanggil ulang Haji Her, pengusaha tembakau ternama dari Pamekasan, dalam rangka mengusut dugaan praktik mafia cukai rokok ilegal. Penegakan hukum ini muncul bersamaan dengan tekanan dari kalangan pengamat dan masyarakat agar penyelidikan tidak mengancam kelangsungan industri rokok legal yang menjadi sumber pendapatan negara.
Latihan Penyidikan dan Panggilan Ulang
Pada 7 April 2026, Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Haji Her untuk hadir pada pemeriksaan yang dijadwalkan pada 4 April 2026. Namun, pengusaha tersebut tidak memenuhi panggilan. “Jika panggilan tidak dihadiri, penyidik akan mempertimbangkan pemanggilan ulang dan menjadwalkan kembali,” ujar Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Haji Her, yang kerap dijuluki “crazy rich Madura” karena kesuksesan usahanya di bidang tembakau, menjadi tokoh sentral dalam penyelidikan yang mencakup dugaan penghindaran pembayaran cukai, distribusi rokok tanpa pita cukai resmi, serta kemungkinan gratifikasi kepada oknum pejabat Bea dan Cukai.
Modus Operandi Dugaan Mafia Cukai
Penyidik KPK menyoroti beberapa pola yang diduga menjadi tulang punggung jaringan mafia cukai rokok ilegal, antara lain:
- Penghindaran pembayaran cukai dengan memanfaatkan celah administratif.
- Distribusi rokok tanpa pita cukai resmi, sehingga mengelabui konsumen dan merugikan negara.
- Pemberian suap atau gratifikasi kepada aparat pajak untuk menutupi jejak transaksi ilegal.
Tim penyidik juga tengah memanggil saksi-saksi lain untuk menelusuri alur distribusi, serta menelusuri aliran dana yang mungkin digunakan untuk memperkuat jaringan kriminal tersebut.
Reaksi Publik dan Pengamat
Berbagai pengamat menilai bahwa penyelidikan KPK harus dilakukan secara menyeluruh tanpa mengorbankan industri rokok legal yang menjadi sumber devisa dan lapangan kerja bagi jutaan orang. Salah satu komentar menyatakan, “Penegakan hukum harus tegas, tetapi tidak boleh menutup mata pada dampak ekonomi yang lebih luas. Jika tidak hati-hati, industri rokok legal yang sah dapat tertekan dan menimbulkan konsekuensi sosial ekonomi yang serius.”
Di sisi lain, pihak yayasan yang terkait dengan Haji Her secara tegas membantah adanya pemeriksaan, menyebutnya sebagai hoaks yang merugikan reputasi. Mereka menegaskan bahwa tidak ada pemberitahuan resmi yang diterima oleh pihaknya.
Dampak Potensial Terhadap Negara
KPK menilai bahwa praktik mafia cukai rokok ilegal berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan, sekaligus merusak tata kelola industri tembakau nasional. Jika tidak ditangani, praktek tersebut dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan dan menurunkan penerimaan negara.
Dalam upaya menutup celah, KPK berjanji akan terus mengembangkan perkara hingga tuntas, termasuk memanggil ulang pihak-pihak yang memiliki informasi penting. Penegakan hukum diharapkan dapat memberi sinyal kuat bahwa praktik korupsi di sektor cukai tidak akan ditoleransi.
Langkah Selanjutnya
Berikut langkah-langkah yang direncanakan KPK dalam penyelidikan ke depan:
- Pengiriman surat panggilan ulang kepada Haji Her dan pelaku potensial lainnya.
- Pengumpulan bukti forensik terkait aliran dana dan dokumen perpajakan.
- Wawancara saksi-saksi dari industri tembakau, distributor, dan pejabat Bea dan Cukai.
- Koordinasi dengan otoritas terkait untuk mengamankan barang bukti dan mengidentifikasi jaringan kriminal.
- Penyusunan laporan akhir yang mencakup rekomendasi reformasi regulasi cukai.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan KPK dapat mengungkap seluruh jaringan mafia cukai rokok, menindak pelaku, serta memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat.
Penyelidikan ini masih berlangsung, dan publik diimbau untuk menunggu hasil resmi dari lembaga antirasuah. Keberhasilan KPK dalam mengusut kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor strategis.
