Frankenstein45.Com – 17 April 2026 | Kelompok pendukung mantan Menteri Agama Yaqut Basyar menegaskan bahwa tuduhan mereka menyiapkan dana sebesar satu juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung Pansus Haji DPR adalah tidak benar. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul spekulasi di media sosial dan beberapa portal berita mengenai adanya alokasi uang tunai yang diduga ditujukan kepada anggota komisi khusus (Pansus) yang mengawasi urusan haji.
Isu tersebut pertama kali beredar setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan uang tunai dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi kuota haji. Penyitaan tersebut menimbulkan dugaan bahwa dana sebesar US$1 juta mungkin disalurkan untuk memengaruhi keputusan Pansus Haji DPR.
Yaqut Basyar melalui kuasa hukumnya menolak keras tuduhan itu. Dalam pernyataan resmi, ia menyebut bahwa tidak ada dana sebesar US$1 juta yang disiapkan atau disalurkan oleh dirinya maupun kelompoknya. Yaqut menilai laporan tersebut sebagai upaya politik untuk mencoreng reputasinya menjelang pemilihan legislatif yang akan datang.
Berikut rangkaian fakta utama terkait kasus ini:
- KPK melakukan penyitaan uang tunai dalam satu operasi yang menargetkan dugaan praktik suap dalam alokasi kuota haji.
- Penyitaan tersebut memicu rumor bahwa uang tersebut berasal dari kelompok eks Menag.
- Yaqut Basyar secara terbuka membantah adanya dana US$1 juta yang disiapkan untuk Pansus Haji DPR.
- Pihak kepolisian masih melanjutkan penyelidikan untuk mengidentifikasi sumber dana yang disita.
Isu ini menambah dinamika politik menjelang pemilu 2024, di mana partai-partai oposisi berpotensi memanfaatkan kasus korupsi haji untuk menyerang partai koalisi pemerintah. Sementara itu, KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap indikasi korupsi, tanpa pandang bulu.
Hingga kini, belum ada bukti konkret yang mengaitkan Yaqut Basyar secara langsung dengan dana yang disita. Penyidikan masih berlangsung, dan pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi lebih lanjut setelah proses hukum selesai.
