Frankenstein45.Com – 27 Mei 2026 | Sektor logistik di Indonesia mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan, mencapai sekitar 8 % pada tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan, e‑commerce, serta investasi infrastruktur transportasi. Namun, di balik angka positif tersebut, masih terdapat hambatan struktural yang menghambat percepatan sektor ini, khususnya terkait legalitas usaha.
Berbagai perusahaan logistik, baik yang berukuran kecil maupun menengah, seringkali menghadapi proses perizinan yang berbelit‑belit. Persyaratan yang berubah‑ubah, birokrasi yang panjang, serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah menjadi faktor utama yang memperlambat pengurusan izin operasional, Izin Usaha Pengangkutan (IUP), dan dokumen kepabeanan.
Akibatnya, banyak pelaku usaha terpaksa menunda ekspansi, mengalihkan investasi ke sektor lain, atau bahkan menutup operasional. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan logistik, melainkan juga oleh klien mereka, konsumen akhir, dan perekonomian nasional yang mengandalkan kelancaran rantai pasok.
| Tahun | Pertumbuhan Logistik (%) |
|---|---|
| 2022 | 7,5 |
| 2023 | 8,0 |
| 2024 (perkiraan) | 8,3 |
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kendala legalitas antara lain:
- Standarisasi prosedur perizinan di tingkat pusat dan daerah.
- Penerapan sistem daring terpadu yang mempermudah pengajuan dan pelacakan izin.
- Penguatan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Penyederhanaan persyaratan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin masuk ke pasar logistik.
Jika pemerintah berhasil menyelesaikan permasalahan legalitas, potensi pertumbuhan sektor logistik dapat meningkat lebih cepat, mendukung tujuan Indonesia menjadi hub logistik regional pada tahun 2030.
