Frankenstein45.Com – 15 Juni 2026 | Mahkamah Agung (MA) kembali mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp10,3 triliun kepada DPR untuk mendukung rangkaian program pembangunan yang direncanakan pada tahun anggaran 2027. Usulan tersebut mencakup pembangunan rumah dinas bagi hakim, renovasi gedung peradilan, serta peningkatan infrastruktur pendukung sistem peradilan.
- Pembangunan rumah dinas baru untuk hakim di seluruh wilayah Indonesia.
- Renovasi dan perluasan gedung pengadilan yang sudah ada.
- Pembangunan gedung peradilan baru di daerah dengan beban kasus tinggi.
- Peningkatan fasilitas teknologi informasi dan keamanan di lingkungan peradilan.
Berikut perkiraan distribusi dana yang diajukan:
| Komponen | Alokasi (Rp Triliun) |
|---|---|
| Rumah Dinas Hakim | 3,5 |
| Renovasi Pengadilan | 2,8 |
| Pembangunan Gedung Pengadilan Baru | 2,5 |
| IT & Keamanan | 1,5 |
MA menegaskan bahwa investasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan hakim, tetapi juga mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan beban kerja hakim dapat dioptimalkan dan proses persidangan menjadi lebih efisien.
Komisi I DPR yang membidangi urusan hukum dan keamanan diperkirakan akan meninjau usulan ini dalam rapat mendatang. Beberapa anggota DPR menyatakan dukungan, sementara yang lain meminta kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan penggunaan dana.
Jika usulan ini disetujui, pelaksanaan proyek diproyeksikan akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2027 dengan target penyelesaian sebagian besar pembangunan dalam tiga tahun pertama. MA berjanji akan melaporkan progres secara berkala kepada DPR serta lembaga pengawas keuangan negara.
