Frankenstein45.Com – 03 Juli 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk menegaskan batas peran advokat dan paralegal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.
Mengutip laporan yang tidak disebutkan sumber, MK diminta untuk menyampaikan penjelasan yang jelas tentang peran advokat dan paralegal dalam proses peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik kepentingan yang dapat menyebabkan keadilan menjadi terganggu.
Baca juga:
Related posts:
- Baca juga:
Baca juga:
