Frankenstein45.Com – 18 April 2026 | Pada 1 Mei 2026, ratusan ribu pekerja dari berbagai sektor menggelar aksi di depan Gedung DPR di Jakarta, alih-alih mengikuti perayaan tradisional di Monumen Nasional (Monas). Aksi tersebut menjadi simbol penolakan terhadap tradisi pesta May Day yang biasanya diadakan di Monas, dan menandai pergeseran taktik perjuangan serikat pekerja.
Para demonstran menuntut pemerintah menepati enam janji penting yang pernah disampaikan kepada buruh, antara lain:
- Penurunan inflasi secara berkelanjutan.
- Peningkatan upah minimum regional (UMR) yang mencerminkan kenaikan biaya hidup.
- Perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja kontrak dan outsourcing.
- Penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi infrastruktur.
- Penegakan hak berserikat dan kebebasan berorganisasi tanpa intervensi.
- Penerapan program jaminan sosial yang mencakup kesehatan dan pensiun.
Selain menuntut pemenuhan janji-janji tersebut, aksi juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dirasa semakin tinggi. Data yang dihimpun oleh serikat pekerja menunjukkan bahwa sekitar 65% perusahaan yang tidak melakukan rekrutmen baru berpotensi melakukan PHK massal dalam beberapa bulan ke depan.
| Jenis Perusahaan | Persentase Risiko PHK |
|---|---|
| Perusahaan non‑rekrutmen | 65% |
| Perusahaan yang masih merekrut | 20% |
Alasan utama memilih lokasi aksi di DPR, bukan Monas, meliputi:
- Tekanan legislasi: Menunjukkan langsung kepada pembuat kebijakan bahwa isu buruh harus dimasukkan dalam agenda legislatif.
- Visibilitas media: Gedung DPR menjadi fokus utama pemberitaan politik, meningkatkan eksposur tuntutan buruh.
- Simbolisme: Mengganti simbol perayaan dengan simbol pengambilan keputusan negara, menegaskan bahwa hak buruh adalah bagian dari proses demokrasi.
- Akses langsung ke wakil rakyat: Memungkinkan dialog langsung dengan anggota DPR yang dapat mengusulkan RUU atau intervensi kebijakan.
Para pemimpin serikat menegaskan bahwa aksi ini tidak menutup kemungkinan berlanjut ke aksi-aksi lain bila tuntutan tidak segera dipenuhi. Mereka berharap pemerintah akan merespon secara konkret, sehingga aksi May Day 2026 tidak berakhir dengan konfrontasi, melainkan dengan kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
