Frankenstein45.Com – 20 Mei 2026 | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas menolak adanya pembatasan atau kuota dalam pencairan restitusi pajak di masing‑masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Senin, menanggapi spekulasi yang beredar di media sosial dan beberapa portal berita online.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan perpajakan yang berlaku tidak menetapkan batasan kuota bagi wajib pajak yang berhak menerima restitusi. Ia menambahkan bahwa proses pencairan didasarkan pada kelengkapan dokumen serta kepatuhan wajib pajak, bukan pada kuota tertentu.
- Restitusi pajak tetap diproses sesuai prosedur standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.
- Setiap kantor pelayanan pajak (KPP) memiliki wewenang untuk menilai dan menyetujui pengembalian dana tanpa terpengaruh oleh kuota.
- Wajib pajak yang mengajukan permohonan lengkap dan sah akan tetap menerima haknya sesuai peraturan.
Menteri Keuangan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi resmi, serta mengajak publik untuk selalu merujuk pada sumber resmi kementerian dan Direktorat Jenderal Pajak.
Penolakan terhadap rumor kuota ini diharapkan dapat menenangkan kepanikan publik dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang menantikan pengembalian dana pajak mereka.
