Frankenstein45.Com – 04 April 2026 | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya Perhimpunan Migrasi Indonesia (PMI) untuk menjalankan tugasnya secara profesional demi menjaga citra Indonesia di kancah internasional.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Senin (4 April 2026), Menko Muhaimin menyoroti meningkatnya jumlah calon pekerja migran Indonesia serta tantangan yang dihadapi, termasuk praktik penipuan dan perekrutan ilegal yang dapat merusak reputasi negara.
Ia menambahkan bahwa PMI memiliki peran strategis dalam menyeleksi, melatih, dan menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Oleh karena itu, standar operasional harus senantiasa mengedepankan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi baik nasional maupun internasional.
Berikut beberapa langkah yang disarankan Menko Muhaimin kepada PMI:
- Mengoptimalkan proses verifikasi dokumen calon pekerja migran untuk mencegah penyalahgunaan data.
- Menyelenggarakan pelatihan pra‑keberangkatan yang mencakup hak‑hak pekerja, budaya kerja di negara tujuan, serta prosedur keamanan.
- Menjalin kerja sama yang lebih erat dengan kedutaan besar dan konsulat Indonesia di negara penerima guna memonitor kondisi kerja migran secara real‑time.
- Menerapkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi tenaga kerja yang mengalami masalah di luar negeri.
- Memperketat seleksi agen atau biro penyalur tenaga kerja yang memiliki rekam jejak buruk.
Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko migrasi ilegal serta manfaat migrasi legal yang terorganisir dengan baik. Ia berharap PMI dapat menjadi contoh dalam mengelola mobilitas tenaga kerja sehingga nama Indonesia tetap dihormati di panggung global.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah, PMI, dan masyarakat, diharapkan angka pekerja migran Indonesia yang sukses dan aman akan terus meningkat, sekaligus menurunkan kasus penyalahgunaan tenaga kerja di luar negeri.
