Frankenstein45.Com – 14 Mei 2026 | Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang melarang penyelenggaraan nonton bareng (nobar) film berjudul Pesta Babi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan nasional dan mengklarifikasi sejumlah spekulasi yang beredar di media sosial.
Yusril menekankan bahwa kebebasan berkumpul dan menonton film merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ia menambahkan, jika ada keluhan atau kritik terhadap isi film, pemerintah justru membuka ruang dialog dengan pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, bukan dengan melarang penayangan atau pertemuan penonton.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Menko Yusril:
- Tidak ada peraturan resmi yang melarang nobar film Pesta Babi di ruang publik maupun daring.
- Pemerintah siap memfasilitasi diskusi terbuka antara pembuat film, regulator, dan masyarakat.
- Kebijakan yang ada lebih menitikberatkan pada edukasi dan pengawasan konten, bukan pada larangan total.
Reaksi publik beragam. Sebagian mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam menangani kontroversi konten, sementara yang lain tetap khawatir akan dampak moralitas masyarakat. Namun, klarifikasi Yusril diharapkan dapat meredam penyebaran informasi yang tidak akurat dan menurunkan ketegangan seputar film tersebut.
Ke depannya, pihak berwenang berjanji akan terus memantau reaksi publik dan menyiapkan mekanisme penanganan yang proporsional bila diperlukan, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan berkumpul.
