Frankenstein45.Com – 05 Mei 2026 | Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, pada Senin (4/5) menyatakan bahwa tawaran gencatan senjata yang baru-baru ini diajukan oleh Rusia merupakan “usulan serius” untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama hampir dua tahun. Menurut Sybiha, pihak Kyiv menilai proposal tersebut layak dipertimbangkan asalkan disertai jaminan keamanan dan mekanisme verifikasi yang jelas.
Sybiha menekankan bahwa Ukraina tidak menolak dialog, namun menuntut agar setiap langkah perdamaian didukung oleh penghentian agresi militer secara menyeluruh, penarikan pasukan dari wilayah yang diduduki, serta pemulangan tawanan perang. Ia menambahkan bahwa proposal gencatan senjata harus diikuti dengan rencana politik yang inklusif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk wilayah‑wilayah yang berada di bawah kontrol Rusia.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan oleh Menlu Ukraina:
- Gencatan senjata harus bersifat mutlak dan berlaku untuk seluruh front.
- Penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina yang diduduki harus dilakukan secara terverifikasi.
- Penarikan dan pertukaran tawanan perang harus dilakukan dengan pengawasan internasional.
- Setiap kesepakatan harus diikuti dengan proses politik yang melibatkan perwakilan semua kelompok etnis dan wilayah.
Pihak Ukraina juga menegaskan bahwa tawaran ini tidak dapat dijadikan alat tekanan politik oleh pihak manapun. “Kami siap berdialog, namun tidak akan mengorbankan kedaulatan dan integritas teritorial negara kami,” ujar Sybiha dalam konferensi pers.
Reaksi internasional masih dipantau. Beberapa negara Barat menyatakan dukungan terhadap upaya diplomatik, sementara menekankan perlunya mekanisme pemantauan yang independen. Sementara itu, pihak Rusia belum memberikan komentar resmi mengenai detail tawaran tersebut.
Jika proposal gencatan senjata dapat direalisasikan, hal ini berpotensi membuka jalan bagi proses rekonstruksi dan pemulihan ekonomi yang telah hancur akibat perang. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa implementasi yang lemah atau pelanggaran berulang dapat memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan internasional.
