Frankenstein45.Com – 30 Maret 2026 | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menjadi sorotan publik setelah secara terbuka mengeluhkan minimnya liputan mengenai ekspor beras Indonesia, sementara isu impor beras tengah memanas. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Amran menyoroti paradoks kebijakan perdagangan beras: pemerintah menolak impor pada saat harga dunia melambung, namun ekspor yang seharusnya menjadi penyalur surplus tampak tak mendapat perhatian media.
Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan data terbaru yang menunjukkan stok beras nasional akan mencapai 5 juta ton pada akhir April 2026, naik signifikan dari 4,3 juta ton yang tercatat pada akhir Maret. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan serta menahan fluktuasi harga di pasar domestik, terutama menjelang bulan Ramadan dan hari raya besar.
Stok Beras Tembus Rekor Tertinggi
Pada hari Senin (30/3/2026), Mentan Amran mengumumkan capaian stok beras yang disebutnya sebagai “tinggi sepanjang sejarah”. Menurutnya, stok 4,3 juta ton yang ada saat ini merupakan rekor tertinggi, dan target 5 juta ton akan tercapai pada bulan berikutnya. Pencapaian ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memperluas kapasitas penyimpanan dengan menyewa gudang tambahan berkapasitas sekitar 2 juta ton, mengingat fasilitas penyimpanan resmi hanya mampu menampung 3 juta ton.
Peningkatan stok ini diharapkan dapat menurunkan tekanan inflasi yang selama ini dipicu oleh harga beras. Selama beberapa dekade terakhir, beras sering menjadi penyumbang utama inflasi, khususnya pada periode Ramadan. Namun, Amran menyatakan bahwa tahun ini kondisi berbeda; beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi, menandakan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga.
Impor Beras: Kontroversi dan Kebijakan
Sementara stok beras nasional terus meningkat, kebijakan impor beras tetap menjadi isu sensitif. Pemerintah sempat menolak impor beras ketika harga internasional sedang tinggi, dengan alasan melindungi petani lokal serta menjaga neraca perdagangan. Namun, kritik muncul ketika sejumlah pihak menilai bahwa penolakan impor tersebut dapat menyebabkan kelangkaan pasokan di wilayah tertentu, terutama di daerah dengan produksi rendah.
Amran menekankan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis ketahanan pangan jangka panjang. “Kami tidak ingin bergantung pada impor yang fluktuatif, melainkan meningkatkan produksi dalam negeri melalui dukungan kepada petani, subsidi pupuk, dan teknologi pertanian modern,” ujarnya.
Ekspor Beras: Sunyi di Media
Di sisi lain, ekspor beras yang seharusnya menjadi jalan keluar surplus tampak kurang mendapat sorotan. Mentan mengeluhkan bahwa media cenderung fokus pada kontroversi impor, namun jarang menyoroti upaya pemerintah meningkatkan volume ekspor. Menurut Amran, Indonesia memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional, terutama di negara-negara yang mengalami defisit beras.
Ia menambahkan bahwa kementerian sedang menyiapkan paket promosi dan insentif bagi eksportir, termasuk kemudahan pembiayaan, penyediaan fasilitas logistik, serta standar kualitas yang disesuaikan dengan regulasi internasional. “Jika media tidak mengangkat berita ekspor, maka potensi yang ada tidak akan maksimal,” tegasnya.
Langkah Pemerintah Memperkuat Ketahanan Pangan
- Penambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang tambahan (2 juta ton).
- Subsidi pupuk turun 20% untuk menurunkan biaya produksi petani.
- Peningkatan dukungan teknis dan penyuluhan bagi petani kecil.
- Pengembangan varietas beras unggul yang tahan terhadap perubahan iklim.
- Paket promosi ekspor dengan insentif fiskal dan non-fiskal.
Kombinasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menstabilkan harga beras di pasar domestik sekaligus meningkatkan kontribusi Indonesia di pasar ekspor global.
Dengan stok beras yang mendekati 5 juta ton, serta upaya pemerintah memperluas kapasitas penyimpanan dan menurunkan biaya produksi, prospek stabilitas harga pangan tampak lebih cerah. Namun, tantangan tetap ada pada penyeimbangan kebijakan impor dan ekspor serta penguatan komunikasi publik agar semua langkah kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Kesimpulannya, Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan beras harus dilihat secara holistik: mengamankan pasokan dalam negeri, mendorong ekspor yang kompetitif, serta memastikan media memberikan gambaran seimbang tentang kedua sisi perdagangan beras. Hanya dengan pendekatan terpadu, Indonesia dapat menjaga ketahanan pangan sekaligus memanfaatkan peluang pasar internasional secara optimal.
