Frankenstein45.Com – 23 April 2026 | Jakarta, 23 April 2026 – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menandai periode pertamanya dengan serangkaian langkah strategis yang menegaskan komitmen pada disiplin fiskal, integritas, serta diversifikasi sumber pembiayaan. Dalam rentang dua minggu terakhir, Purbaya melantik lima pejabat eselon II, mencopot tiga Direktur Jenderal, sekaligus menyetujui permohonan China untuk menerbitkan surat utang di pasar domestik.
Pelantikan Lima Pejabat Eselon II
Purbaya mengadakan upacara resmi pada 22 April 2026 di Gedung Kementerian Keuangan. Lima pejabat yang dilantik berasal dari berbagai direktorat, antara lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Berikut rangkuman jabatan baru:
- Rofii Edy Purnomo – Kepala Biro Advokasi (Sekretariat Jenderal)
- Ihda Muktiyanto – Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (DJSEF)
- Ferry Ardiyanto – Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (DJKN)
- Sugeng Apriyanto – Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara serta DJSPSK
- Suska – Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya (DJSPSK)
Dalam sambutannya, Purbaya menekankan tiga poin utama: kedisiplinan fiskal, cash management yang rapi, dan menjaga stabilitas keuangan negara. Ia menegaskan bahwa defisit bukan sekadar angka target, melainkan sinyal kredibilitas Indonesia di kancah internasional.
Pencopotan Tiga Direktur Jenderal
Tak lama setelah pelantikan, Purbaya mengumumkan pencopotan tiga Dirjen pada 21 April 2026: Dirjen Anggaran Luky Alfirman, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu, serta Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Masyita Crystallin. Pencopotan tersebut dikaitkan dengan upaya restrukturisasi struktural demi percepatan program ekonomi nasional.
Untuk menjaga kelangsungan operasional, ketiga posisi tersebut diisi secara sementara oleh Pelaksana Harian (Plh). Plh Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan saat ini dipegang oleh Herman Saheruddin. Purbaya menambahkan bahwa proses seleksi calon pengganti sedang berjalan dan hasilnya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal atau pertengahan Mei 2026.
Profil Singkat Dirjen yang Dicopot
Febrio Kacaribu, yang mengakhiri masa jabatan pada 21 April, memiliki latar belakang akademis kuat dengan gelar Ph.D. ekonomi dari University of Kansas. Selama menjabat, ia mengelola kebijakan fiskal dan makroekonomi, serta melaporkan total kekayaan bersih sekitar Rp20,48 miliar dalam LHKPN 2025.
Luky Alfirman, sarjana teknik industri ITB yang menempuh S2 dan S3 ekonomi di University of Colorado, memegang jabatan Dirjen Anggaran sejak 23 Mei 2025. Kariernya di Kemenkeu dimulai pada 1995, meliputi berbagai peran strategis di bidang kebijakan makro dan pengelolaan pembiayaan.
China Diberi Izin Terbitkan Obligasi di Indonesia
Purbaya juga memberikan lampu hijau bagi pemerintah China untuk menerbitkan obligasi di pasar Indonesia. Kesepakatan ini merupakan bagian dari inisiatif diversifikasi sumber pembiayaan global yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Pada pertemuan bilateral di Amerika Serikat, Purbaya dan Menteri Keuangan China menyepakati penerbitan “Panda Bond” dengan bunga sekitar 2,3 persen serta izin bagi China untuk mengeluarkan bond di dalam negeri.
Menurut Purbaya, langkah ini memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara, mengingat China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Ia menegaskan bahwa izin timbal balik akan membuka peluang bagi investor Indonesia yang ingin membeli obligasi China.
Langkah Strategis ke Depan
Secara keseluruhan, serangkaian keputusan Purbaya mencerminkan fokus pada tiga pilar utama: integritas birokrasi, stabilitas fiskal, dan keterbukaan pada pasar internasional. Dengan menata ulang jajaran eselon tinggi, menyiapkan pengganti Dirjen yang kompeten, serta membuka ruang bagi investasi lintas negara, Kementerian Keuangan diharapkan dapat menavigasi ketidakpastian global sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi domestik.
Pengawasan internal dan transparansi menjadi agenda yang tak dapat diabaikan, mengingat pencopotan Dirjen seringkali menimbulkan spekulasi publik. Purbaya berjanji bahwa proses seleksi akan mengedepankan meritokrasi serta memperhatikan keseimbangan keahlian teknis dan kepemimpinan.
Ke depan, mata dunia akan terus memantau implementasi kebijakan baru ini, terutama dalam hal dampak terhadap defisit anggaran, kualitas aset negara, serta arus modal asing yang masuk melalui instrumen obligasi baru.
