Frankenstein45.Com – 02 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Harga minyak dunia diprediksi akan menembus ambang $130 per barrel dalam beberapa bulan ke depan, memicu kekhawatiran mendalam tentang stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah tetap berpegang pada kebijakan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi, meskipun tekanan eksternal semakin keras. Keputusan tersebut menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, terutama bila defisit anggaran melampaui batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Tekanan Fiskal Meningkat
Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menegaskan bahwa selisih lebih dari $30 antara harga minyak dunia dan asumsi harga BBM dalam negeri menggerogoti ruang manuver fiskal. “Secara perhitungan, APBN tidak kuat menanggung selisih harga minyak yang seluas itu tanpa melakukan realokasi anggaran,” ujar Bhima dalam sebuah konferensi pers pada Selasa, 31 Maret 2026.
Bhima menambahkan, hingga kini belum ada alokasi ulang melalui APBN Perubahan yang dapat menutupi beban subsidi energi. “Jika pemerintah tidak mengalihkan dana dari program lain, seperti MBG, ke subsidi energi, maka tekanan untuk menaikkan harga BBM akan tak terhindarkan,” tegasnya.
Risiko Inflasi dan Pelemahan Rupiah
Selain beban fiskal, risiko inflasi juga mengintai. Logistik impor, baik bahan bakar maupun bahan baku industri, berpedoman pada harga minyak internasional. Oleh karena itu, meski harga BBM dalam negeri tetap stabil, biaya produksi dan transportasi dapat naik, menambah tekanan pada indeks harga konsumen (IHK).
Bhima memperingatkan bahwa jika defisit APBN melebar di atas 3 persen, kemungkinan besar akan memicu pelemahan nilai tukar rupiah. “Investor akan menafsirkan defisit yang meluas sebagai alarm fiskal, yang dapat menurunkan harga surat utang pemerintah dan menimbulkan shock mendadak pada pasar valuta,” katanya.
Pandangan Menteri Keuangan
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tetap aman meskipun harga minyak dunia mencapai $100 per barrel hingga akhir tahun. “Perhitungan kami sampai $100 rata-rata masih memungkinkan anggaran tetap berkesinambungan, dan defisit masih terkendali,” ujar Purbaya dalam konferensi pers virtual pada 31 Maret 2026.
Menurut Purbaya, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menahan gejolak ekonomi global tanpa harus mengorbankan keseimbangan anggaran. Ia meminta publik agar tidak berlebihan khawatir, menekankan bahwa kebijakan makroekonomi telah dipersiapkan untuk menahan fluktuasi harga energi.
Skema Realokasi Anggaran
- Pengalihan dana dari program pembangunan infrastruktur non‑strategis ke subsidi energi.
- Peningkatan efisiensi belanja pemerintah melalui pengadaan bersama.
- Penerapan mekanisme pajak karbon untuk menambah penerimaan negara.
Jika skema tersebut tidak diimplementasikan, pemerintah dipaksa memilih antara menambah beban subsidi atau menaikkan harga BBM, yang keduanya dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.
Proyeksi Harga Minyak dan Dampaknya
| Kuartal | Harga Minyak (USD/barrel) | Estimasi Defisit APBN (%) |
|---|---|---|
| Q2 2026 | 115 | 2,8 |
| Q3 2026 | 128 | 3,2 |
| Q4 2026 | 130 | 3,5 |
Data perkiraan menunjukkan bahwa jika harga minyak terus naik hingga $130, defisit APBN dapat melampaui batas aman 3 persen, menambah risiko fiskal dan menekan nilai tukar.
Dengan latar belakang geopolitik yang masih tidak menentu, termasuk ketegangan di Iran dan potensi gangguan pasokan, skenario terburuk tetap memungkinkan harga minyak mencapai level tersebut. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan kontinjensi untuk mengantisipasi dampak tersebut.
Secara keseluruhan, keputusan mempertahankan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia menimbulkan dilema antara menjaga kestabilan harga dalam negeri dan menjaga kesehatan fiskal negara. Jika tidak ada penyesuaian anggaran yang signifikan, APBN Indonesia berisiko berada pada posisi yang rapuh, mengancam stabilitas ekonomi makro dan menambah beban pada masyarakat.
