Frankenstein45.Com – 16 Juni 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang akhir untuk menilai gugatan konstitusional terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Sidang diperkirakan akan selesai pada Juli 2026, sehingga keputusan akhir dapat diumumkan pada bulan tersebut.
Gugatan tersebut diajukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan partai politik yang menilai bahwa alokasi dana MBG ke sektor pendidikan melanggar prinsip pemisahan fungsi anggaran serta menimbulkan beban fiskal yang tidak proporsional. Mereka menuntut agar MK memutus bahwa program tersebut tidak dapat dijadikan bagian dari anggaran pendidikan tanpa persetujuan legislatif.
Pihak pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), telah menyatakan kesiapan untuk menghadiri sidang dan menyampaikan argumentasi bahwa MBG merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak di sekolah, sejalan dengan tujuan pembangunan manusia.
- Tujuan MBG: menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa di seluruh Indonesia.
- Sumber dana: alokasi anggaran pendidikan dan anggaran khusus gizi.
- Pihak penuntut: LSM, partai politik, dan beberapa akademisi.
- Pihak pemerintah: Kemendikbudristek dan Kemenko PMK.
MK menegaskan bahwa proses persidangan akan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta kepentingan publik. Jika keputusan menguatkan gugatan, pemerintah harus meninjau kembali mekanisme pendanaan MBG atau memisahkan alokasinya dari anggaran pendidikan.
Keputusan MK diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program sosial yang berskala nasional, sekaligus menjadi preseden bagi penataan anggaran sektor publik di masa mendatang.
