Frankenstein45.Com – 03 Juni 2026 | Dalam upaya memperkuat infrastruktur digital di sekolah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan program pengadaan Chromebook secara masif. Menteri Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya mendukung pembelajaran berbasis teknologi, tetapi juga menghemat anggaran negara hingga Rp3,9 triliun.
Berbagai faktor menjadi dasar perhitungan penghematan tersebut, antara lain:
- Biaya perangkat lebih rendah – Chromebook biasanya berharga setengah hingga dua pertiga dari laptop berbasis Windows yang sekelas, sehingga total belanja perangkat menurun signifikan.
- Umur pakai lebih lama – Dengan desain yang sederhana dan fokus pada aplikasi berbasis web, Chromebook dapat bertahan 4–5 tahun tanpa memerlukan upgrade hardware yang mahal.
- Pengelolaan terpusat – Sistem operasi Chrome OS memungkinkan administrasi perangkat secara remote, mengurangi kebutuhan tenaga IT di masing‑masing sekolah.
- Lisensi perangkat lunak minim – Karena mayoritas aplikasi dijalankan lewat layanan cloud, kebutuhan akan lisensi software berbayar berkurang drastis.
- Efisiensi energi – Chromebook mengonsumsi daya listrik lebih sedikit dibandingkan laptop tradisional, menurunkan biaya operasional listrik di sekolah.
Berikut gambaran perbandingan biaya antara Chromebook dan laptop Windows yang biasanya dipakai di sekolah:
| Komponen | Chromebook (rata‑rata) | Laptop Windows (rata‑rata) |
|---|---|---|
| Harga per unit | Rp5 juta | Rp12 juta |
| Biaya perawatan tahunan | Rp200 ribu | Rp600 ribu |
| Lisensi software | Rp0 (cloud) | Rp1,5 juta |
| Total 5‑tahun | Rp30 juta | Rp78 juta |
Jika dihitung secara agregat untuk jutaan perangkat yang akan didistribusikan ke sekolah negeri, selisih biaya mencapai angka triliunan rupiah. Nadiem menambahkan bahwa penghematan ini dapat dialokasikan kembali untuk program peningkatan kompetensi guru, pengembangan konten digital, dan infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil.
Dengan mengedepankan solusi teknologi yang hemat biaya namun tetap responsif terhadap kebutuhan belajar modern, pemerintah berharap kualitas pendidikan Indonesia dapat terus meningkat tanpa membebani anggaran negara.
