Frankenstein45.Com – 03 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Sebuah kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kembali menjadi sorotan publik setelah Polda Metro Jaya menyerahkan penanganannya kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Penyerahan ini memicu perdebatan sengit mengenai wewenang penyidik, transparansi proses hukum, dan batasan antara peradilan militer serta peradilan umum.
Latar Belakang Insiden
Pada pertengahan Maret 2026, Andrie Yunus menjadi korban serangan berupa semprotan air keras di sebuah kawasan publik Jakarta. Insiden tersebut langsung dilaporkan ke Polda Metro Jaya, yang kemudian melakukan penyelidikan awal. Kombes Iman Imanuddin, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan awal menunjukkan tidak ada bukti keterlibatan warga sipil, melainkan melibatkan anggota militer.
Penyerahan Kasus ke Puspom TNI
Karena temuan tersebut, Polda Metro Jaya memutuskan untuk melimpahkan penanganan kasus kepada Puspom TNI. Penyerahan ini didasarkan pada dugaan keterlibatan personel TNI dalam operasi yang disebut “operasi intelijen”. Puspom TNI kemudian mengidentifikasi empat tersangka yang merupakan anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS): Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES. Keempat tersangka telah ditahan di Instalasi Tahanan Militer (Pomdam) Jaya Guntur sejak 18 Maret 2026 dan dikenakan pasal penganiayaan.
Reaksi Lembaga Advokasi dan Kritik Hukum
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), melalui anggotanya Fadhil Alfathan dari LBH Jakarta, mengkritik langkah Polda yang menyerahkan kasus ke peradilan militer. Fadhil menilai bahwa KUHAP yang baru menegaskan peran penyidik Polri sebagai penyidik utama, sehingga pelimpahan kasus kepada militer dinilai ironi dan prematur. TAUD menuntut agar kasus diproses secara transparan, akuntabel, dan melalui peradilan umum.
Pernyataan TNI dan Proses Hukum
Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, Kepala Pusat Penerangan TNI, menyatakan bahwa proses penegakan hukum akan dilaksanakan secara terbuka dan profesional. Puspom TNI juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memeriksa Andrie Yunus sebagai saksi. Selama penahanan, tersangka tetap berada di fasilitas militer, menegaskan bahwa peradilan militer menjadi jalur utama bagi kasus yang melibatkan personel militer secara eksklusif.
Pandangan Akademisi dan Keterbatasan Undang-Undang
Profesor hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, memberikan analisis bahwa secara prinsip kasus tersebut seharusnya diadili di peradilan umum karena korban dan tindakan berada dalam ranah sipil. Namun, ia menekankan bahwa kerangka hukum positif saat ini membatasi proses tersebut karena semua pelaku merupakan anggota militer murni. Undang-Undang Peradilan Militer No. 31/1997 menyatakan bahwa yang menjadi subjek penuntutan adalah militer, bukan konteks tindak pidana.
Fatahillah mencatat bahwa Pasal 65 UU TNI memberikan ruang bagi prajurit yang melakukan tindak pidana di ranah sipil untuk diadili di peradilan umum. Namun, pelaksanaannya terkendala karena Pasal 74 mengharuskan perubahan pada Undang-Undang Peradilan Militer, yang belum terjadi hingga kini.
Implikasi Politik dan Hak Asasi Manusia
Kasus ini mengangkat kembali pertanyaan tentang akuntabilitas militer dalam penegakan hukum sipil. Masyarakat sipil, organisasi HAM, dan sejumlah politisi menuntut agar operasi intelijen yang melanggar hak asasi manusia tidak dapat disembunyikan di balik mekanisme militer. Tekanan publik juga memunculkan panggilan kepada Komisi III DPR untuk meninjau kembali kebijakan pelimpahan kasus serupa.
Data Kasus (per 1 April 2026)
- Korban: Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS
- Jumlah tersangka: 4 orang (kapten, dua letnan satu, sersan dua)
- Tanggal penahanan: 18 Maret 2026
- Pasal yang diterapkan: Penganiayaan (KUHP)
- Lembaga yang terlibat: Polda Metro Jaya, Puspom TNI, LPSK, TAUD, LBH Jakarta
Seiring proses hukum berjalan, pengawasan independen menjadi kunci untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jika kasus ini diproses di peradilan umum, hal itu dapat menjadi preseden penting bagi penegakan hukum yang lebih adil terhadap pelaku militer yang melakukan kejahatan sipil. Sebaliknya, jika tetap berada di ranah militer, pertanyaan tentang transparansi dan perlindungan hak korban akan tetap menggantung.
Ke depannya, reformasi Undang-Undang Peradilan Militer dan penyesuaian Pasal 65 UU TNI menjadi agenda penting bagi pemerintah dan parlemen. Tanpa perubahan struktural, kemungkinan terulangnya kasus serupa akan tetap tinggi, menodai citra institusi militer di mata publik.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kini berada di persimpangan antara hukum militer dan hukum sipil, menuntut keputusan yang tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat prinsip supremasi hukum di Indonesia.
