Frankenstein45.Com – 21 Juni 2026 | Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Konferensi Besar (Konbes) 2026 di Kediri, Jawa Timur, sebagai forum terakhir sebelum dilaksanakannya Muktamar ke-34. Acara yang berlangsung selama tiga hari itu mempertemukan para pimpinan wilayah, tokoh organisasi, serta perwakilan umat Islam dari seluruh Indonesia untuk menyiapkan agenda strategis dan regulasi yang akan dibahas dalam Muktamar.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua Umum PBNU menekankan pentingnya persiapan matang demi kelancaran Muktamar, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2026. Ia menyoroti bahwa Munas Konbes berperan sebagai wadah koordinasi, evaluasi program, serta penetapan prioritas kebijakan keagamaan dan sosial.
Fokus Pembahasan
- Isu keagamaan: Penegakan nilai-nilai moderat, penanggulangan radikalisme, dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam.
- Organisasi internal: Revisi struktur kepengurusan, mekanisme pemilihan kader, serta pembaruan sistem administrasi digital.
- Regulasi penting: Rancangan peraturan tentang zakat, infak, sedekah (ZIS), serta kebijakan hubungan antarumat beragama.
- Pembangunan ekonomi umat: Program pemberdayaan ekonomi kreatif, koperasi, dan dukungan UMKM berbasis syariah.
Selain pembahasan tematik, peserta Munas juga melakukan evaluasi terhadap program-program PBNU tahun 2023‑2025, termasuk keberhasilan pelaksanaan program dakwah digital, revitalisasi pesantren, dan bantuan sosial selama pandemi. Hasil evaluasi akan menjadi dasar rekomendasi dalam Muktamar.
Secara logistik, Kediri dipilih karena fasilitas konferensi yang memadai serta letaknya yang strategis bagi delegasi dari Sumatra, Jawa, dan wilayah timur. Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh berupa penyediaan akomodasi, transportasi, dan keamanan.
Para tokoh juga menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lain untuk mengoptimalkan dampak kebijakan yang akan diambil. Harapan utama adalah agar hasil Munas Konbes 2026 dapat menghasilkan keputusan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan bagi umat Islam di Indonesia.
