Frankenstein45.Com – 12 Mei 2026 | Sejumlah anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik keputusan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membubarkan acara menonton bersama (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.
Film tersebut menyoroti jejak kolonialisme dalam praktik peternakan babi di Indonesia, menimbulkan perdebatan publik sejak penayangannya. Pada hari Rabu, sebuah kelompok aktivis dan pecinta film menggelar nonton bareng di sebuah gedung serbaguna di Jakarta. Namun, sebelum acara selesai, petugas TNI menghentikan kegiatan tersebut dan mengeluarkan perintah pembubaran.
Andreas Hugo Pareira, legislator PDIP, menilai tindakan itu sebagai upaya membungkam kebebasan berekspresi. Ia menyatakan, “Kami menuntut kejelasan alasan hukum di balik pembubaran ini. Kebebasan berpendapat dan berkarya harus dijaga, bukan ditekan oleh aparat keamanan.”
- Menuntut transparansi prosedur hukum
- Menegaskan pentingnya ruang publik bagi kritik sosial
- Mengajak dialog antara pemerintah, militer, dan komunitas seni
Pihak TNI belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum yang dijadikan alasan pembubaran. Beberapa pengamat hukum berpendapat bahwa tindakan itu dapat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Kasus ini menambah daftar kontroversi terkait intervensi militer dalam urusan budaya dan politik di Indonesia. Jika tidak ditangani secara transparan, isu pembungkaman kebebasan berekspresi dapat bereskalasi menjadi perdebatan yang lebih luas di kalangan publik dan legislatif.
