Pemkab Probolinggo Evaluasi Sistem Tiket Daring di Gunung Bromo
Pemkab Probolinggo Evaluasi Sistem Tiket Daring di Gunung Bromo

Pemkab Probolinggo Evaluasi Sistem Tiket Daring di Gunung Bromo

Frankenstein45.Com – 16 Mei 2026 | Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) melakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem tiket daring di kawasan wisata Gunung Bromo pada Kamis, 14 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan menilai efektivitas mekanisme pemesanan tiket secara online, yang telah diterapkan sejak awal tahun 2024 untuk mengatur arus pengunjung, mencegah praktik tiket gelap, dan meningkatkan penerimaan daerah.

Tim evaluasi terdiri atas pejabat Disporapar, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta staf operasional lapangan. Selama kunjungan, mereka memeriksa alur pembelian tiket, validasi di pos masuk, serta ketersediaan jaringan internet di area pintu masuk utama.

Berikut adalah temuan utama yang dicatat:

  • Mayoritas pengunjung (sekitar 68 %) berhasil membeli tiket secara daring sebelum tiba di Bromo, namun 32 % masih melakukan pembelian di lokasi karena kendala akses internet.
  • Beberapa gerbang masuk mengalami keterlambatan dalam memindai kode QR akibat perangkat pemindai yang belum terintegrasi penuh dengan sistem pusat.
  • Petugas lapangan masih membutuhkan pelatihan tambahan terkait prosedur verifikasi tiket dan penanganan gangguan teknis.
  • Data laporan penjualan belum terotomatisasi secara real‑time, sehingga proses akuntansi memerlukan waktu lebih lama.

Tim juga mengidentifikasi beberapa kendala teknis, antara lain sinyal Wi‑Fi yang tidak merata di area parkir, serta kurangnya opsi pembayaran alternatif selain kartu kredit dan transfer bank.

Berbasis temuan tersebut, Disporapar mengusulkan langkah‑langkah perbaikan berikut:

  1. Memperluas jaringan internet seluler di pintu masuk utama dan area parkir.
  2. Mengganti atau memperbarui perangkat pemindai QR dengan model yang dapat beroperasi offline dan sinkronisasi data otomatis.
  3. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas lapangan mengenai penggunaan sistem dan penanganan gangguan.
  4. Menambahkan metode pembayaran digital seperti e‑wallet untuk mempermudah transaksi.
  5. Mengintegrasikan laporan penjualan ke dalam dashboard pusat yang dapat diakses secara real‑time oleh pihak terkait.

Pemerintah Kabupaten berkomitmen melakukan monitoring berkala setiap bulan dan akan menyusun pedoman operasional baru yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wisatawan sekaligus mengefisiensikan penerimaan daerah dari sektor pariwisata.