Frankenstein45.Com – 30 Juni 2026 | Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak ada kaitannya dengan penarikan pajak oleh pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (DPMPP) Kupang sebagai respons atas kebingungan yang muncul di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM, yang menganggap bahwa pendaftaran NIB secara otomatis menimbulkan kewajiban pajak.
Berikut ini perbedaan utama antara NIB dan pajak:
- NIB: Dokumen identitas usaha yang bersifat administratif, diterbitkan melalui sistem OSS, dan diperlukan untuk mengakses layanan perizinan lainnya.
- Pajak: Kewajiban fiskal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan, memerlukan pendaftaran NPWP dan pelaporan rutin.
Pihak Pemkot Kupang menambahkan bahwa tidak ada mekanisme penarikan pajak yang otomatis terhubung dengan proses pengurusan NIB. Setiap wajib pajak tetap harus melakukan registrasi pajak secara terpisah dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Untuk menghindari kesalahpahaman, DPMPP juga menyediakan panduan singkat tentang langkah-langkah pengurusan NIB serta prosedur pendaftaran pajak, sebagai berikut:
- Mengakses portal OSS dan mengisi data perusahaan secara lengkap.
- Mengunggah dokumen pendukung, seperti akta pendirian dan KTP pemilik.
- Menerima NIB secara elektronik setelah verifikasi.
- Jika diperlukan, mengunjungi kantor pajak terdekat untuk mendaftarkan NPWP.
- Melakukan pelaporan pajak secara periodik sesuai jenis pajak yang berlaku.
Dengan penjelasan ini, diharapkan pelaku usaha di Kupang dapat memahami bahwa NIB hanyalah langkah administratif pertama dalam mengembangkan usaha, sementara kewajiban pajak tetap menjadi urusan tersendiri yang harus dipenuhi secara mandiri.
