Frankenstein45.Com – 11 April 2026 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menyerahkan skema kerja dari rumah (WFH) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada sebuah rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur.
Skema tersebut menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur, melainkan karyawan tetap melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing‑masing dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Beberapa poin penting dalam skema WFH antara lain:
- Jam kerja tetap diterapkan, yaitu 08.00‑17.00 dengan istirahat satu jam.
- Penggunaan aplikasi monitoring internal untuk mencatat kehadiran dan progres pekerjaan.
- Laporan harian wajib dikirimkan melalui portal resmi OPD.
- Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik oleh atasan langsung.
- Fasilitas perangkat kerja (laptop, jaringan internet) disediakan atau disubsidi oleh pemerintah daerah.
Gubernur menegaskan bahwa tujuan utama skema ini adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko penyebaran Covid‑19, serta mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Setiap OPD diharapkan dapat menyesuaikan prosedur internalnya dalam waktu dua minggu sejak penerbitan skema, serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Sekretariat Daerah.
Dengan penerapan WFH, diharapkan layanan publik tetap optimal meski pegawai tidak berada di kantor, sekaligus memberikan fleksibilitas kerja yang lebih baik bagi aparatur sipil negara.
