Frankenstein45.Com – 09 April 2026 | Anggota Komisi IX DPR menyatakan keheranan atas proses pengadaan kendaraan bermotor untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, keputusan tersebut diambil tanpa melalui mekanisme konsultasi yang biasanya melibatkan komisi terkait.
Berikut beberapa poin penting yang menimbulkan kontroversi:
- Tanpa pemberitahuan resmi kepada Komisi IX, penyediaan motor dilakukan secara mendadak.
- Anggaran yang digunakan belum jelas sumbernya dan apakah telah melalui uji kelayakan.
- Proses seleksi penyedia tidak mengacu pada prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan.
Anggota DPR menuntut klarifikasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Badan Pengelola Proyek MBG. Mereka menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan publik tidak menimbulkan keraguan di kalangan legislatif.
Dalam pertemuan internal, Komisi IX meminta agar semua langkah pengadaan selanjutnya disertai laporan tertulis, termasuk rincian biaya, spesifikasi kendaraan, dan alasan pemilihan penyedia. Komisi juga mengusulkan pembentukan tim pengawas independen untuk memantau penggunaan anggaran MBG.
Jika tidak ada respons yang memuaskan, anggota DPR berpotensi mengajukan pertanyaan lisan di rapat pleno serta mengajukan permohonan audit ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
