Frankenstein45.Com – 09 April 2026 | Rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengalami penundaan. Penundaan tersebut menuai kritik tajam dari organisasi penyandang disabilitas yang menilai langkah ini semakin menghambat partisipasi mereka dalam proses demokrasi.
Revisi UU Pemilu diusulkan untuk mengatasi beberapa kendala teknis, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, prosedur pemungutan suara yang inklusif, serta mekanisme pencalonan bagi calon penyandang disabilitas. Namun, penundaan pembahasan menyebabkan regulasi yang masih lama tetap berlaku, yang secara praktis menghalangi aksesibilitas pemilu bagi ribuan pemilih dengan kebutuhan khusus.
Berikut beberapa dampak yang diidentifikasi oleh para aktivis:
- Keterbatasan akses tempat pemungutan suara: Lokasi TPS masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan ramp, kursi roda, atau materi braille.
- Kurangnya pelatihan petugas TPS: Petugas belum mendapatkan pelatihan khusus untuk membantu pemilih disabilitas secara sensitif.
- Prosedur pencalonan yang rumit: Persyaratan administratif bagi calon penyandang disabilitas masih mengandung hambatan birokrasi.
Organisasi Disabilitas Indonesia menuntut percepatan proses revisi dan menekankan pentingnya konsultasi langsung dengan komunitas penyandang disabilitas. Mereka menambahkan bahwa tanpa perubahan regulasi yang konkret, partisipasi politik kelompok ini akan tetap berada di pinggiran demokrasi.
Pihak KPU mengakui adanya tantangan dalam penyesuaian teknis dan menegaskan bahwa penundaan dimaksudkan untuk memastikan kualitas rancangan undang‑undang yang akan diadopsi. Namun, kritikus menilai alasan tersebut sebagai upaya menunda reformasi yang sudah lama dituntut.
Para pakar hukum menyoroti bahwa Indonesia telah menandatangani konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang mengharuskan negara menyediakan sarana pemungutan suara yang inklusif. Kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum di tingkat internasional.
Ke depan, aktivis berencana mengadakan demonstrasi damai dan mengirimkan petisi kepada DPR serta KPU agar proses revisi dipercepat. Mereka berharap agar regulasi baru dapat segera diimplementasikan menjelang pemilu berikutnya, sehingga pemilih disabilitas dapat mengekspresikan hak pilihnya tanpa hambatan.
