Frankenstein45.Com – 07 Juni 2026 | JAKARTA – Menyusul meningkatnya perdebatan mengenai isu gender dalam rangka revisi Undang‑Undang Pemilu, kader perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat posisi politik melalui konsolidasi lintas partai. Inisiatif ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menyiapkan landasan kuat menjelang Pemilu 2029.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan di kantor pusat PPP mengundang delegasi perempuan dari beberapa partai politik, termasuk Gerakan Nasional (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Tujuan utama pertemuan tersebut adalah menyepakati langkah bersama yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik, baik sebagai calon legislatif maupun pemangku kebijakan.
Berikut beberapa poin strategi yang disepakati:
- Pembentukan Koalisi Kebijakan Gender: Membuat forum kerja khusus yang membahas isu-isu gender, hak reproduksi, dan kesejahteraan perempuan.
- Pelatihan Kepemimpinan: Menyelenggarakan program pelatihan intensif bagi anggota perempuan untuk meningkatkan kemampuan berorasi, negosiasi, dan manajemen kampanye.
- Penguatan Jaringan Relawan: Memperluas jaringan relawan perempuan di tingkat daerah untuk mendukung kampanye lintas partai.
- Advokasi Reformasi UU Pemilu: Bersama‑sama mengajukan usulan perubahan peraturan yang memberikan kuota khusus atau insentif bagi calon perempuan.
- Pemetaan Kandidat Potensial: Mengidentifikasi dan menyiapkan calon perempuan yang memiliki rekam jejak kuat di bidang pemerintahan, sosial, dan ekonomi.
Ketua Umum PPP, Ahmad Zaini, menegaskan bahwa kolaborasi lintas partai bukan sekadar simbolis, melainkan langkah konkret untuk menciptakan representasi yang lebih adil. “Kita tidak dapat mengabaikan potensi besar perempuan dalam politik. Dengan bersatu, kita dapat menekan hambatan struktural dan membuka ruang bagi lebih banyak perempuan terpilih,” ujar Zaini.
Sementara itu, Sekjen PPP perempuan, Siti Nurhaliza, menambahkan bahwa strategi ini juga akan memperkuat posisi PPP dalam arena politik nasional. “Konsolidasi ini akan menambah bobot suara kami di parlemen dan memberikan kontribusi signifikan terhadap agenda gender nasional,” katanya.
Para pengamat politik menilai bahwa upaya konsolidasi lintas partai ini dapat menjadi model bagi partai lain dalam menanggapi tuntutan keadilan gender. Mereka mencatat bahwa sinergi antar partai dapat meningkatkan efektivitas lobbying terhadap DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk revisi UU Pemilu.
Dengan persiapan yang matang, perempuan PPP berharap dapat menampilkan daftar calon legislatif yang kuat pada pemilihan umum 2029, sekaligus memperkuat posisi partai dalam koalisi pemerintahan masa depan.
