Frankenstein45.Com – 03 Mei 2026 | Pada tengah guncangan ekonomi global yang dipicu oleh inflasi tinggi, gangguan rantai pasokan, dan ketidakpastian geopolitik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah terhadap perusahaan yang memilih berhenti beroperasi atau mengurangi produksi secara drastis.
Prabowo menekankan bahwa negara tidak akan membiarkan perusahaan mengorbankan tenaga kerja dengan pemutusan hubungan kerja massal. Sebagai gantinya, pemerintah siap mengambil alih perusahaan yang dianggap tidak mampu melanjutkan operasinya demi menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi hak-hak buruh.
Langkah-langkah yang akan diambil meliputi:
- Penerapan kebijakan nasionalisasi sementara bagi perusahaan yang gagal memenuhi standar operasional dan kesejahteraan karyawan.
- Penyediaan dana likuiditas melalui Badan Pengelola Likuiditas Nasional untuk mencegah kebangkrutan.
- Pengawasan ketat oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan tidak ada PHK massal.
- Penempatan kembali tenaga kerja ke sektor-sektor strategis yang masih membutuhkan tenaga kerja terampil.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menstabilkan pasar tenaga kerja, menjaga produksi barang-barang esensial, serta menumbuhkan kepercayaan investor domestik. Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi dengan memastikan pasokan barang tetap terjaga.
Para pengusaha diharapkan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait, menyerahkan rencana restrukturisasi, dan menyampaikan data keuangan yang transparan. Jika perusahaan tetap menolak dan menyerah tanpa upaya mitigasi, proses ambil alih akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Penguatan peran negara dalam mengelola krisis ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan korporasi semata, sekaligus menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional menjadi prioritas utama.
