Frankenstein45.Com – 24 April 2026 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan keraguan bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai secara otomatis dapat menekan praktik korupsi di dalam organisasi politik. Menurut jajaran senior PKB, faktor utama pencegahan korupsi terletak pada keberadaan mekanisme demokratis internal yang kuat, bukan sekadar aturan batas waktu kepemimpinan.
Beberapa argumen yang disampaikan antara lain:
- Durasi jabatan yang pendek tidak selalu menghalangi pejabat partai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang selama masa kepemimpinan.
- Tanpa kontrol internal yang transparan, perubahan kepemimpinan dapat berulang tanpa memperbaiki budaya korupsi.
- Penegakan aturan internal yang lemah dapat dimanfaatkan oleh kader baru untuk melanjutkan praktik lama.
PKB menekankan pentingnya pelembagaan prosedur demokratis, seperti:
- Pengawasan internal yang independen dan berdaya.
- Pelaporan keuangan partai yang terbuka bagi anggota dan publik.
- Proses pemilihan ketua umum yang bersifat kompetitif dan melibatkan seluruh kader.
- Sanksi tegas bagi anggota yang terlibat dalam tindakan korupsi.
Dengan menguatkan struktur pengawasan dan memperjelas tanggung jawab, PKB berharap dapat menciptakan budaya partai yang bersih dan akuntabel. Meskipun pembatasan masa jabatan tetap menjadi bagian dari reformasi partai, PKB menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan satu‑satunya solusi untuk mengatasi korupsi yang telah mengakar dalam sistem politik.
