Frankenstein45.Com – 28 Mei 2026 | Kasus pencoretan nama Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi SMA yang sempat lolos seleksi Paskibraka tingkat Sulawesi Selatan, kembali memicu perdebatan hangat di kalangan publik. Penarikan nama tersebut menimbulkan spekulasi bahwa proses seleksi dipengaruhi kepentingan politik, padahal pihak penyelenggara menegaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan administratif dan kebijakan internal.
Berbagai pihak, termasuk aktivis, warga net, hingga pengamat politik, memberikan komentar mereka. Sebagian menilai bahwa pencoretan itu merupakan tindakan diskriminatif yang tidak dapat diterima, sementara yang lain memperingatkan agar perdebatan tidak dijadikan arena bagi kepentingan politik praktis.
Pengamat politik terkemuka, Dr. Ahmad Rizal, menyuarakan keprihatinannya pada sebuah forum diskusi. Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas institusi militer dan pendidikan dalam menghadapi isu sensitif seperti ini. “Kita harus menghindari penggunaan kasus ini sebagai alat politik. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap institusi akan terus menurun,” ujarnya.
Pihak Paskibraka Sulsel menanggapi dengan mengirimkan pernyataan resmi. Menurut pernyataan tersebut, pencoretan Cathlyn dilakukan karena tidak memenuhi salah satu persyaratan administratif yang telah ditetapkan sejak awal proses seleksi, termasuk dokumen identitas dan persetujuan orang tua. Pihak penyelenggara menegaskan bahwa semua peserta diperlakukan secara adil dan transparan.
Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel menambahkan bahwa mereka terus melakukan evaluasi terhadap prosedur seleksi untuk mencegah kesalahpahaman di masa depan. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Siti Nurhaliza.
Reaksi masyarakat pun beragam. Beberapa netizen mengkritik keras keputusan pencoretan, menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi gender dan kelas sosial. Sementara itu, sejumlah lainnya menyarankan agar fokus tetap pada peningkatan kualitas seleksi dan pelatihan, bukan pada politik semata.
Sejumlah organisasi pemuda pun mengadakan diskusi terbuka untuk menelaah dampak kasus ini terhadap moral generasi muda. Mereka menekankan pentingnya pendidikan nilai kebangsaan tanpa memunculkan sentimen politik yang dapat memecah belah.
Dengan latar belakang perdebatan yang meluas, jelas bahwa kasus Paskibraka Sulsel tidak hanya menjadi urusan internal lembaga, melainkan juga mencerminkan dinamika hubungan antara institusi publik dan politik di tingkat regional. Pengamat menegaskan, agar tidak terulangnya penyalahgunaan kasus serupa, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan komitmen bersama untuk menjaga netralitas serta integritas proses seleksi.
