Frankenstein45.Com – 07 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi menyerahkan berkas penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Langkah ini menimbulkan kegelisahan di kalangan organisasi sipil, akademisi, dan pengamat hukum yang menilai proses tersebut berpotensi menutup jalur keadilan sipil.
Keputusan penyerahan berkas diumumkan oleh Kombes Pol. Iman Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada 31 Maret 2026. Iman menegaskan bahwa seluruh rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan Polri bersifat transparan dan berbasis fakta hukum, serta belum menemukan indikasi keterlibatan pihak sipil dalam aksi penyiraman tersebut.
Reaksi Organisasi Sipil dan Advokasi
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengecam keputusan polisi sebagai “langkah prematur” yang berpotensi memperlambat proses pengungkapan fakta. Dimas mencatat bahwa sejak Puspom TNI menahan empat tersangka pada 19 Maret 2026, belum ada identitas atau wajah tersangka yang diungkap, menimbulkan spekulasi tentang manipulasi bukti.
Fadhil Alfathan, Direktur LBH Jakarta, menambahkan bahwa pelimpahan berkas ke militer tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang diatur dalam Undang‑Undang Dasar 1945 dapat terabaikan bila kasus beralih ke peradilan militer.
- Kelompok Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) memperkirakan jumlah pelaku mencapai belasan orang.
- Dimas menuntut pembentukan tim pencari fakta independen yang melibatkan aparat penegak hukum, pakar, serta perwakilan organisasi sipil.
- Fadhil meminta peninjauan ulang atas pelimpahan berkas penyidikan.
Sudut Pandang Akademisi Hukum
Rahadian Suwartono, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menjelaskan implikasi hukum bila kasus diproses melalui pengadilan militer. Ia menekankan bahwa prinsip ne bis in idem (tidak boleh diadili dua kali) dapat menutup peluang pengajuan banding ke peradilan sipil. “Paradigma peradilan militer berbeda dengan peradilan umum, dan hal itu membuka celah bagi impunitas,” ujarnya.
Selain itu, riwayat penyelesaian kasus serupa menunjukkan bahwa penanganan oleh militer cenderung lebih tertutup dan kurang akuntabel. Pengamatan BBC News Indonesia mencatat beberapa kasus pelanggaran HAM yang berakhir tanpa pertanggungjawaban yang memadai ketika militer terlibat secara langsung.
Latar Belakang Kasus Andrie Yunus
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi pada Maret 2026, di tengah aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah. Andrie, yang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia, menjadi target serangan yang menimbulkan luka serius. Kejadian tersebut memicu protes luas dan menuntut penyelidikan cepat serta transparan.
Sejak insiden, berbagai pihak menuntut pengungkapan identitas pelaku. Namun, proses identifikasi terhambat oleh kurangnya bukti visual yang dirilis oleh pihak militer. Hal ini menambah ketidakpastian mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik aksi tersebut.
Implikasi Politik dan Keamanan
Penyerahan kasus ke TNI juga dipandang sebagai sinyal politik. Beberapa analis menilai langkah ini dapat memperkuat peran militer dalam urusan keamanan internal, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan Polri dalam menangani kasus berprofil tinggi. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa keterlibatan Puspom TNI diperlukan untuk mengatasi potensi ancaman yang melibatkan elemen militer atau paramiliter.
Namun, kritik tetap mengingatkan bahwa penggunaan militer dalam penegakan hukum sipil dapat melanggar prinsip demokrasi dan memicu ketegangan antara institusi keamanan. Pengawasan eksternal dan mekanisme akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dengan berjalannya proses, masyarakat menantikan kejelasan tentang identitas pelaku, jalur hukum yang akan ditempuh, serta jaminan bahwa keadilan tidak terhalang oleh kepentingan institusional. Apabila proses di peradilan militer berlangsung, pihak-pihak yang menilai hal tersebut tidak adil dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi.
Secara keseluruhan, pelimpahan kasus Andrie Yunus ke TNI mencerminkan dilema antara kebutuhan keamanan nasional dan prinsip supremasi hukum. Keputusan ini menuntut transparansi maksimal, pengawasan independen, dan komitmen semua pihak untuk memastikan bahwa korban dan masyarakat tidak dibiarkan tanpa jawaban.
