Prabowo: Jika Bangsa Ini Lapar, Saya yang Akan Bertanggung Jawab
Prabowo: Jika Bangsa Ini Lapar, Saya yang Akan Bertanggung Jawab

Prabowo: Jika Bangsa Ini Lapar, Saya yang Akan Bertanggung Jawab

Frankenstein45.Com – 16 Mei 2026 | Presiden calon Prabowo Subianto menegaskan bahwa tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, khususnya masalah kelaparan, berada di pundaknya. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyatakan, \”Jika bangsa ini lapar, saya yang akan menanggung jawabnya,\” menekankan komitmen pribadi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya menanggulangi isu ketahanan pangan, pemerintah mengusulkan pembentukan Koperasi Merah Putih. Koperasi ini direncanakan menjadi pusat aktivitas ekonomi di tingkat desa, dengan peran utama dalam penyediaan sistem logistik, distribusi barang subsidi maupun nonsubsidi, serta penguatan rantai pasokan pangan nasional.

  • Pengelolaan logistik: memfasilitasi transportasi hasil pertanian dari petani ke pasar.
  • Distribusi barang subsidi: memastikan bantuan pangan sampai ke rumah tangga yang membutuhkan.
  • Distribusi barang nonsubsidi: mendukung pedagang dan konsumen dengan harga kompetitif.
  • Penguatan rantai pasokan: mengintegrasikan petani, penyimpanan, dan pengecer dalam satu jaringan.

Target jangka panjang Koperasi Merah Putih adalah meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja di wilayah pedesaan. Dengan mengoptimalkan infrastruktur logistik, diharapkan harga pangan dapat stabil dan akses terhadap bahan pokok menjadi lebih merata.

Pengamat ekonomi menilai bahwa inisiatif ini dapat menjadi solusi jangka panjang bila diimplementasikan dengan transparansi dan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta daerah. Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, distributor, dan lembaga keuangan.

Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah siap menindaklanjuti rencana tersebut, serta mengawasi pelaksanaannya secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana publik.