Prabowo Minta Buruh Cicil Rumah Sampai 40 Tahun, Pemerintah Bakal Sediakan 1 Juta Unit
Prabowo Minta Buruh Cicil Rumah Sampai 40 Tahun, Pemerintah Bakal Sediakan 1 Juta Unit

Prabowo Minta Buruh Cicil Rumah Sampai 40 Tahun, Pemerintah Bakal Sediakan 1 Juta Unit

Frankenstein45.Com – 01 Mei 2026 | Presiden calon Prabowo Subianto menyoroti kebutuhan perumahan bagi tenaga kerja di wilayah industri Indonesia. Dalam sebuah pernyataan, ia mengusulkan skema cicilan rumah selama 40 tahun melalui program subsidi yang diharapkan dapat meringankan beban keuangan buruh.

Program tersebut direncanakan akan mencakup satu juta unit rumah yang dibangun dekat kawasan industri, sehingga memudahkan pekerja untuk tinggal dekat tempat kerja. Pendekatan ini dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya transportasi, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal.

  • Jangka waktu cicilan: hingga 40 tahun dengan bunga yang disubsidi pemerintah.
  • Target penerima: buruh dan pekerja sektor manufaktur, logistik, serta industri ringan yang berpenghasilan menengah ke bawah.
  • Lokasi pembangunan: daerah penyangga kota industri utama seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.
  • Skema pendanaan: kombinasi antara dana APBN, dana daerah, serta partisipasi swasta melalui skema public‑private partnership (PPP).

Selain mempermudah akses perumahan, pemerintah berencana menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, air bersih, serta fasilitas publik (sekolah, puskesmas, dan pusat perbelanjaan) di dalam atau sekitar kompleks perumahan tersebut.

Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi penyediaan lahan yang cukup, koordinasi antar lembaga, serta penjaminan kualitas bangunan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan membentuk tim khusus yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perindustrian, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Jika berhasil, skema ini diproyeksikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga pekerja hingga 15 persen dalam lima tahun ke depan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi.

Pengumuman ini menambah deretan kebijakan pro‑pekerja yang tengah dibahas menjelang pemilihan umum mendatang, dan menjadi sorotan publik serta media nasional.